Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah menyiapkan empat lokasi usulan untuk Sekolah Rakyat (SR), yang terdiri dari dua bangunan dan dua lahan. Penyediaan usulan lokasi SR ini mengantisipasi rencana pemerintah pusat menggelar tahun ajaran baru SR pada bulan Juli nanti.
Lokasi tersebut meliputi gedung Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu (UPT PPSPA) Batu milik Dinas Sosial (Dinsos) Jatim dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Kampus Kawi Malang. Selain itu, terdapat dua lahan milik Dinas Pertanian Jatim yang terletak di Kabupaten Malang dan Jember.
Pada Sabtu, 15 Maret 2025 lalu, Tim Percepatan Sekolah Rakyat yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PU Cipta Karya), BPSDM Jatim, Dinsos Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jatim telah melakukan peninjauan kelayakan lokasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa lokasi UPT PPSPA Batu Dinsos Jatim dinilai siap untuk tiga rombongan belajar (rombel), namun masih membutuhkan renovasi di beberapa bagian. Sementara itu, bangunan milik BPSDM dinilai sangat representatif dan siap menampung empat rombel, meskipun masih memerlukan perizinan dari Kementerian Dalam Negeri.
Selain empat lokasi yang disiapkan Pemprov Jatim, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, terdapat 29 kabupaten/kota yang mengajukan lokasi, dengan rincian 10 berupa lokasi bangunan dan 26 berupa lokasi lahan.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim tengah melengkapi persyaratan administrasi dari pemerintah daerah untuk diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebelum batas waktu 21 Maret 2025.
Langkah itu sejalan dengan komitmen Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam.
Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Intinya kami bersama seluruh Bupati Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Untuk itu kami instruksikan Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat,” imbuhnya.,” ujar Khofifah.
Bagi Khofifah, program Sekolah Rakyat sejalan dengan misi dan visi Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Nawa Bhakti Satya. Yakni Jatim Sejahtera Jatim Cerdas. Memiliki upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM.
“Sekolah Rakyat ini sesuai dengan visi misi kami, mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu. Memperkuat kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua yang berkualitas, merata dan berkeadilan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM, Dinsos Jatim bersama Tim Percepatan Sekolah Rakyat telah memulai langkah persiapan Sekolah Rakyat di Jatim. Jika persiapan itu sudah mendapat persetujuan tentu akan dilakukan tindak lanjut dengan menyesuaikan rencana Presiden, yakni tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2025.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh proses ini berjalan lancar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika memang Juli nanti harus dimulai tahun ajaran baru, maka Pemprov Jatim siap untuk membuka rombel,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (18/3/2025).
Sebagai bagian dari persiapan, Pemprov Jatim juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai tim formatur Sekolah Rakyat se-Jatim sesuai dengan arahan Kemensos RI. Namun, untuk pelaksanaannya, Pemprov Jatim masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kemensos RI, yang akan dibahas dalam rapat daring bersama Dinsos kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tak hanya itu, guna melancarkan program Sekolah Rakyat, Dinsos Jatim telah meminta kabupaten/kota lokasi Sekolah Rakyat agar melakukan penyisiran calon siswa. Mengingat, Dinsos Jatim menjadi salah satu bagian dari tim formatur yang mengkoordinasikan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.
Lebih lanjut, Novi mengungkapkan bahwa pada tahap awal, Kemensos RI belum mengharuskan Sekolah Rakyat langsung memfasilitasi seluruh jenjang sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan menentukan salah satu jenjang yang akan diprioritaskan.
“Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jatim optimistis dapat memenuhi kesiapan Sekolah Rakyat sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, mulai dari lokasi hingga calon siswanya nanti,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, anak berprestasi akademik unggul, serta anak yang mengalami putus sekolah melalui sistem pendidikan boarding school.
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. [rac.gat]