Kab Malang, Bhirawa – Menjelang akhir tahun 2026, penerimaan sektor pajak reklame di Kabupaten Malang tercatat telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hingga Senin 9 November 2026, realisasi Pajak Reklame tembus Rp2,53 miliar atau 101,89 persen dari target Rp2,49 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara, Rabu (11/11/2026), kepada wartawan mengatakan, lonjakan ini dipicu oleh tingginya aktivitas pemasangan reklame insidentil menjelang penutupan tahun, termasuk menyambut rangkaian peringatan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang pada akhir November 2026. Sementara, realisasi pajak reklame sampai hari ini sebesar Rp538 miliar dari target Rp 2,491 miliar. “Menuju akhir tahun ini banyak penyelenggara reklame yang memasang reklame insidentil, sehingga capaiannya sudah melampaui 100 persen,” terangnya.
Dia menjelaskan, perolehan pendapatan pajak reklame ini merupakan dari penguatan integrasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, khususnya antara Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dan ini bentuk progres integrasi antara DPMPTSP dan Bapenda. Dan bagi penyelenggara reklame, mereka diwajibkan menyelesaikan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum memperoleh izin penyelenggaraan dari DPMPTSP.
“Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang per 9 November 2026 pukul 06.29 WIB telah menyentuh angka Rp 663,67 miliar atau 87,64 persen dari total target tahunan sebesar Rp 757,29 miliar. Khusus sepanjang awal November ini, perolehan sementara tercatat sebesar Rp 5,13 miliar,”papar Made.
Menurutnya, sejumlah sektor lain juga mencatatkan persentase capaian mendekati target tahunan. Seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), jasa kesenian dan hiburan mencapai 98,91 persen atau Rp8,04 miliar dengan target sebesar Rp8,13 miliar. Pajak air tanah mencapai 98,73 persen Rp7,07 miliar dari target Rp7,16 miliar. Dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 95,94 persen atau sebesar Rp120,45 miliar dari target Rp 125,55 miliar, dan PBJT makanan dan atau minuman mencapai 94,38 persen atau Rp20,78 miliar dari target Rp22,01 miliar.
Sementara itu, lanjut Made, penopang nominal pendapatan terbesar masih dipegang dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp171,32 miliar atau 84,58 persen dari target Rp202,57 miliar, ada kenaikan signifikan sebesar Rp3,92 miliar pada bulan November ini. Sedangkan, untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp140,58 miliar atau 85,22 persen dari target Rp164,96 miliar. “PBJT tenaga listrik mencapai Rp129,28 miliar atau 86,83 persen dari target Rp148,90 miliar,” jelasnya.
Disisi lain, kata dia, Bapenda Kabupaten Malang terus memantau beberapa sektor yang memerlukan dorongan ekstra hingga penutupan tahun anggaran, seperti PBJT jasa parkir yang baru menyentuh angka 81,53 persen atau Rp1,29 miliar, Opsen BBNKB sebesar 84,12 persen atau Rp54,45 miliar, PBJT jasa perhotelan 85,10 persen atau Rp7,04 miliar, serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 89,47 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang optimistis sisa target sebesar Rp93,61 miliar atau 12,36 persen dapat terealisasi dalam kurun waktu yang tersisa.
“Untuk menuju 100 persen, kami terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak sampai akhir tahun. Dan pihaknya melakukan percepatan dan menempuh berbagai upaya proaktif, seperti menurunkan petugas secara masif ke desa-desa melalui program Bapenda Menyapa Warga (BMW) untuk koordinasi PBB dan sosialisasi perpajakan,” pungkas Made. [cyn.kt]
