Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengantisipasi kemungkinan penurunan penerimaan dari pajak rokok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Meskipun tarif dan pengenaan cukai rokok sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, dampaknya langsung dirasakan daerah melalui penerimaan pajak rokok yang kemudian dibagi kepada kabupaten/kota.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan bahwa kebijakan cukai rokok memang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, setelah penerimaan tersebut masuk, daerah memperoleh bagian dari pajak rokok sesuai mekanisme pembagian yang berlaku.
“Tapi kan masih usulan, karena kebijakan ini kan ada di pemerintah pusat. Jadi cukai itu kan sudah diatur semuanya ya. Dan itu pajaknya yang mengenakan adalah pemerintah pusat, tapi daerah mendapatkan hitung-hitungannya nanti setelah pajak itu masuk, kita akan mendapatkan bagian masuk ke kas daerah,” ujar Yasin kepada Bhirawa, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan perhitungan awal BPKAD Jawa Timur, penerimaan pajak rokok berpotensi menurun pada 2027. Penurunan itu dinilai cukup signifikan, meskipun angka pastinya masih menunggu data dan proyeksi dari Kementerian Keuangan.
“Tapi memang ada, kalau dari perhitungan kami pajak rokok ini ada kemungkinan turun di 2027. Tapi ini setelah kami hitung betul berapa penurunannya, tapi kelihatannya cukup signifikan,” kata Yasin.
Karena itu, Pemprov Jawa Timur tengah menunggu data prediksi dari Kementerian Keuangan sebelum menetapkan angka final dalam postur APBD. Mohammad Yasin berharap penerimaan tersebut tidak benar-benar turun, tetapi perencanaan anggaran tetap memasukkan kemungkinan penurunan sebagai langkah antisipatif.
“Sementara itu, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan data dari teman-teman Kementerian Keuangan, kira-kira prediksinya berapa. Kami berharap nggak turun, tapi sementara di postur rancangan APBD kami memang turun,” ujarnya.
Secara regulasi, pajak rokok merupakan pajak daerah, tetapi pemungutannya dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan tersebut kemudian dialokasikan untuk pemerintah daerah dan sebagian untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat sendiri belum menetapkan kenaikan maupun penurunan tarif cukai hasil tembakau untuk 2027. Menteri Keuangan menyatakan evaluasi arah kebijakan tarif akan dilakukan setelah data penerimaan dinilai lebih valid.
Bagi Pemprov Jawa Timur, ketepatan proyeksi Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menyusun APBD 2027. Jika penurunan terkonfirmasi, pemerintah provinsi perlu menyesuaikan asumsi penerimaan, prioritas belanja, serta program yang bergantung pada dana pajak rokok.
Sementara itu, pemerintah pusat berupaya menjaga penerimaan melalui penguatan pengawasan rokok ilegal. Penguatan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) disebut sebagai salah satu arah kebijakan transfer ke daerah dalam APBN 2027, dengan harapan pengawasan yang lebih efektif dapat meningkatkan penerimaan cukai dan penerimaan daerah.
Hingga kebijakan final ditetapkan, Jawa Timur memilih bersikap hati-hati, artinya berharap penerimaan tidak turun, tetapi tetap menyiapkan APBD dengan asumsi yang lebih konservatif. [aya.kt]
