Gresik, Bhirawa — Persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dibahas hanya di balik meja kerja. Pemerintah daerah bersama legislatif turun langsung mendengarkan suara para pekerja. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik bersama Komisi IV DPRD membuka ruang aspirasi bagi 16 serikat pekerja dan serikat buruh untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh.
Kegiatan yang dikemas dalam rangka peningkatan produktivitas ini dilaksanakan dalam beberapa sesi terpisah agar setiap perwakilan memiliki kesempatan menyampaikan persoalan dan kebutuhan secara utuh.
Kepala Disnaker Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, menjelaskan forum ini menjadi jembatan komunikasi langsung antara pekerja, DPRD, dan pemerintah daerah. “Tujuannya untuk menjaring aspirasi dari kalangan serikat pekerja maupun serikat buruh. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti menjadi bahan penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Keterbukaan komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan pekerja dinilai sebagai kunci menjaga hubungan industrial yang harmonis. Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar solusi yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha secara seimbang.
Zainul menegaskan hubungan industrial yang kondusif juga sangat penting dalam menjaga iklim investasi di Kabupaten Gresik. Dunia usaha memang membutuhkan kepastian dan kenyamanan berinvestasi, namun di sisi lain, kesejahteraan pekerja juga harus menjadi perhatian utama.
“Harapannya, aspirasi pekerja bisa lebih dekat didengarkan pemerintah. Sehingga tercipta kondusivitas iklim investasi di Kabupaten Gresik — pengusaha nyaman berinvestasi dan pekerja juga sejahtera,” pungkasnya. [kim.kt]
