Gresik, Bhirawa – Inspektorat Kabupaten Gresik terus menggenjot upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lembaga ini memperkuat perannya melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan internal, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Ahmad Hadi, menjelaskan bahwa beragam agenda pengawasan dan pembinaan telah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkokoh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Langkah ini juga bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara transparan, efektif, dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat melaksanakan sosialisasi serta pembinaan peningkatan kualitas penyusunan anggaran. Kegiatan ini kami laksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” ujar Ahmad Hadi.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus kualitas penyusunan anggaran agar semakin efektif, akuntabel, tepat sasaran, dan patuh pada aturan yang berlaku. Tak hanya fokus pada penyusunan anggaran, Inspektorat juga membuka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester I Tahun 2026.
Pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap pemenuhan data dukung serta capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait.
Selain itu, dalam rangka penguatan tata kelola dan pengendalian internal, Inspektorat menggelar Bimbingan Teknis Penguatan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 bersama Tim BPKP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Persiapan teknis serta pelaksanaan Desk Evaluasi Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan SPIP sangat penting untuk meningkatkan maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
Ahmad Hadi menambahkan, pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, pihaknya juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat serta survei persepsi pelayanan Tahun 2026 bersama tim BPKP. Selain itu, pemenuhan data dukung tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi KPK RI Triwulan II juga disiapkan sebagai wujud komitmen memperkuat implementasi program pencegahan korupsi. [kim.kt]
