Sekretaris Jenderal OPOP Provinsi Jawa Timur Mohammad Ghofirin (Kanan) dalam Talkshow BerkahNomics bertema Mengelola Ekonomi Pesantren Melalui Bisnis yang Profesional dan Berlandaskan Nilai Islami di Atrium Royal Plaza, Jumat (13/11). arya wiraraja/bhirawa
Pemprov Jatim. Bhirawa. — Pesantren di Jawa Timur tidak lagi dipandang semata-mata sebagai lembaga pendidikan agama. Melalui program One Pesantren One Product (OPOP), pesantren didorong menjadi ruang tumbuhnya santri yang menguasai ilmu agama sekaligus keterampilan wirausaha, sehingga mampu berdikari secara ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan.
Sekretaris Jenderal OPOP Provinsi Jawa Timur Mohammad Ghofirin menegaskan, penguatan ekonomi pesantren bukan berarti menggeser fungsi utama pesantren dalam mendidik santri. Ilmu agama, katanya, tetap menjadi fondasi utama, sedangkan ilmu wirausaha menjadi bekal tambahan yang penting bagi masa depan santri dan alumninya.
“Jangan diterjemahkan bahwa Santri Preneur itu menggeser paradigma santri yang belajar agama kemudian digeser menjadi belajar wirausaha. Tidak digeser. Ilmu agama itu menjadi fondasi dan utama, tetapi selain itu harus ditambah dengan ilmu wirausaha,” ujarnya dalam Talkshow BerkahNomics bertema “Mengelola Ekonomi Pesantren Melalui Bisnis yang Profesional dan Berlandaskan Nilai Islami” di Atrium Royal Plaza, Jumat (13/11).
Ghofirin menyebut, Jawa Timur memiliki 7.347 pesantren. Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar sekaligus tantangan untuk memberikan sentuhan nyata kepada pesantren yang belum terbuka terhadap pengembangan bisnis.
“Kita punya PR besar. Pesantren di Jawa Timur jumlahnya 7.347. Jumlah yang tidak sedikit untuk kita memberikan arti sentuhan nyata kepada pesantren, karena beberapa pesantren kita itu belum terbuka mindset-nya soal bisnis,” kata Ghofirin.
Menurut Ghofirin, banyak alumni pesantren menghadapi kesulitan ekonomi ketika mulai berdikari. Karena itu, OPOP diluncurkan pada awal 2019 dengan tiga pilar, salah satunya Santri Preneur atau Pesantrenpreneur.
Program tersebut memposisikan pesantren sebagai tempat santri mendalami ilmu agama, sekaligus memperoleh keterampilan berwirausaha. Penerapannya dilakukan melalui tiga jalur: masuk ke kurikulum intrakurikuler, menjadi kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan, atau diwujudkan melalui kegiatan berkala seperti business day dan hari kewirausahaan.
“Santri belajar wirausaha dengan kurikulum yang sudah disiapkan oleh pesantren. Beberapa pesantren sudah memasukkan materi wirausaha dalam kurikulum intrakurikuler, ada pula yang melalui ekstrakurikuler, dan ada yang berbentuk kegiatan sesekali seperti hari kewirausahaan atau business day,” jelasnya.
OPOP sendiri merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren yang bertujuan mendorong setiap pesantren menciptakan lapangan kerja dan minimal satu produk unggulan. Program ini juga menempatkan koperasi pondok pesantren sebagai wadah pengembangan produk halal unggulan yang mampu diterima pasar lokal, nasional, hingga internasional.
Ghofirin menjelaskan, sebanyak 1.610 pondok pesantren peserta OPOP difasilitasi melalui lima aspek penguatan. Pertama adalah aspek kelembagaan, yaitu pembentukan badan usaha milik pesantren yang sesuai regulasi berbentuk koperasi.
“Pastikan di pesantren Bapak-Ibu sudah ada badan usaha milik pesantren. Sesuai regulasinya, bentuknya koperasi. Maka tumbuh berkembang kopontren-kopontren di pesantren-pesantren di Jawa Timur,” ucapnya.
Ia mengapresiasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang, menurut pernyataannya, telah mendanai pendirian 50 kopontren melalui APBD, kemudian menambah 50 pesantren lagi. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bukti implementasi visi-misi Nawa Bakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur melalui OPOP.
Aspek kedua adalah penguatan sumber daya manusia. Ghofirin mengakui, pengelola pesantren belum seluruhnya siap menjalankan bisnis secara profesional. Karena itu, OPOP bersama Dinas Koperasi menyelenggarakan pelatihan dan uji sertifikasi bagi pengelola koperasi pondok pesantren.
“SDM di pesantren belum siap secara utuh dan keseluruhan untuk menjalankan bisnis secara profesional. Oleh karena itu, perlu dilatih, perlu diuji, perlu disertifikasi,” katanya.
Ia menyatakan, seluruh peserta pelatihan dan uji sertifikasi yang digelar di Islamic Center Surabaya oleh UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur dinyatakan lulus dan kompeten. Sertifikasi tersebut, menurutnya, menjadi legitimasi bahwa insan pesantren mampu mengelola bisnis secara profesional.
“Jangan dikira bisnisnya laris karena sowan saja. Bukan. Laris karena manajemen, pemasaran digital, jaringan distribusi, dan strategi pemasarannya dijalankan,” ujarnya.
Produk harus siap pasar
Aspek ketiga adalah penguatan produk. Ghofirin menyoroti pentingnya pesantren menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar pasar, seperti merek terdaftar, sertifikasi halal, izin edar atau PIRT, Standar Nasional Indonesia (SNI), kemasan yang layak, hingga barcode.
“Produk yang ada di hadapan saya ini pasti sudah bermerk, mereknya sudah terdaftar, SNI sudah ada, halal sudah ada, izin edar PIRT sudah ada. Ini karya pesantren. Ini produk dari hasil pondok pesantren,” katanya.
Bagi pesantren yang belum memiliki kelengkapan tersebut, Ghofirin mengajak mereka mengikuti OPOP karena berbagai fasilitas disiapkan secara gratis. Ia menyebut, salah satu fasilitas berupa pendaftaran merek gratis yang dapat menampung hingga 100 merek.
“Kalau produknya belum tersertifikasi halal, mereknya belum terdaftar, izin edar PIRT belum ada, SNI belum punya, kemasan belum bagus, barcode belum ada, ikut OPOP. Di sana semua fasilitasnya gratis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pesantren untuk bersiap sejak awal, bukan menunggu program diluncurkan.
“Kadang teman-teman bertanya, kapan ada merek gratis, kapan ada halal gratis, kapan ada PIRT gratis. Giliran diumumkan, silakan daftar. Ini harus bersiap, sehingga ketika diumumkan langsung daftar, langsung penuhi persyaratan,” ujarnya.
Ghofirin menekankan, pesantren yang ingin membekali santrinya dengan ilmu wirausaha harus terlebih dahulu menjadi teladan dalam praktik bisnis. Dengan begitu, santri dapat belajar langsung dari ekosistem bisnis yang tumbuh di lingkungan pesantrennya sendiri.
“Kalau kita mendapati pesantren ingin memberikan bekal kepada santri soal wirausaha, maka pesantren harus menjadi contoh teladan bagi santrinya. Agar santri ketika ingin belajar secara nyata bisnis, bisa diawali dari pesantrennya sendiri,” katanya.
OPOP Jawa Timur telah memberdayakan 1.210 pesantren pada periode 2019–2024, dan terus memperluas cakupannya menuju target pemberdayaan 2.000 pesantren.
Dengan penguatan kelembagaan, SDM, produk, pemasaran, dan akses perizinan, program ini diharapkan menjadikan pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat. [aya.hel].
