Pemkab Bondowoso, Bhirawa
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data hingga ke lapangan guna memastikan setiap bantuan dan program intervensi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan Wabup As’ad saat dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Sabha Bina Praja Bondowoso, Senin (15/6) kemarin.
Wabup As’ad menekankan bahwa proses verifikasi data tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Pemerintah daerah, menurutnya, harus memastikan kondisi masyarakat yang tercatat dalam basis data sesuai dengan fakta di lapangan.
“Fokus utama kita saat ini adalah memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Verifikasi tidak boleh berhenti di tingkat kecamatan, melainkan harus terus diawasi dan dicek langsung oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga berharap sinergi lintas sektor yang selama ini terbangun dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Bondowoso.
Pemerintah daerah, lanjutnya, siap melakukan intervensi apabila ditemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum terakomodasi dalam program yang ada.
Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain faktor internal daerah, dinamika ekonomi nasional maupun global turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, proses verifikasi yang ketat dan penanganan yang tepat sasaran menjadi semakin penting. Sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas data, Pemkab Bondowoso saat ini tengah menjalankan dua proyek percontohan (pilot project) pemutakhiran data kemiskinan di Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Curahdami.
Hasil dari program tersebut masih dalam tahap evaluasi sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi menjelaskan bahwa penetapan status kemiskinan dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber, mulai dari operator desa, aplikasi Cek Bansos, laporan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga hasil verifikasi lapangan yang selanjutnya diproses oleh Kementerian Sosial bersama BPS.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan perlu memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme pemutakhiran data kemiskinan agar proses yang telah berjalan mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Secara khusus, Fathur Rozi menyoroti adanya peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Fenomena tersebut, kata dia, perlu dicermati secara mendalam karena tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif.
“Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur pengelolaan data dan memperkuat proses ground checking di lapangan. Jangan sampai proses pemutakhiran data yang telah menyita banyak waktu, tenaga, dan anggaran justru menghasilkan data yang sulit dipertanggungjawabkan secara rasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan kemiskinan harus dilihat secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada fluktuasi angka desil satu semata.
“Persoalan kemiskinan harus dilihat secara komprehensif. Kita tidak bisa hanya berfokus pada perubahan angka desil satu, tetapi juga harus memperhatikan berbagai indikator ekonomi lainnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Melalui Rakor TKPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut berupa sinkronisasi dan validasi data secara menyeluruh yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga perangkat daerah terkait.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan sekaligus mempercepat terwujudnya Bondowoso yang lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan ekstrem. [san.hel]
