Gresik, Bhirawa
Saat ini pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Untuk pembangunan JPD itu Pemkab Gresik bahkan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 2,8 triliun untuk sekitar 218 titik yang tersebar di masing-masing desa.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Gresik Dhiannita Tri Astuti menjelaskan bahwa penanganan jalan poros desa telah dilakukan secara bertahap sejak status kewenangannya berpindah ke pemerintah daerah.”Jalan poros desa kini menjadi aset pemerintah kabupaten. Panjang totalnya hampir 490 kilometer dan tersebar di 118 ruas,” jelas Dhiannita Tri Astuti, Senin (8/6/2026).
Ia memaparkan sejumlah ruas prioritas pembangunan tahun 2026 yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Balongpanggang, Benjeng, Duduksampeyan, Kedamean, Menganti, Panceng, Sangkapura hingga Ujungpangkah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah memiliki sistem pemetaan jalan terintegrasi yang terkoneksi hingga tingkat nasional.
“Seluruh data jalan mulai jalan desa, jalan poros desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional sudah terhubung melalui sistem koordinat. Bahkan Gresik sempat menjadi percontohan di Kementerian PU,” ungkapnya.
Dhiannita menambahkan, pembangunan jalan ke depan akan lebih diarahkan menggunakan konstruksi beton maupun perkerasan yang lebih kuat, terutama untuk wilayah rawan banjir dan kerusakan berat.”Kalau memungkinkan pembangunan jalan juga harus dilengkapi drainase dan tembok penahan tanah agar usia jalan lebih panjang dan kerusakan tidak cepat terulang,” jelasnya.
Untuk pembangunan JPD itu total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan. [eri.gat]
