Kepala Staf Kepresidenan beserta jajaran, perwakilan kementerian terkait, SKK Migas, Pertamina EP, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), TIS Petroleum, Bupati Demak, Wakil Bupati Grobogan, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, kemarin.
Bojonegoro, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, SKK Migas, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar rapat koordinasi dan kunjungan lapangan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan yang terdampak Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada sejumlah proyek strategis nasional sektor minyak dan gas bumi (migas).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Staf Kepresidenan beserta jajaran, perwakilan kementerian terkait, SKK Migas, Pertamina EP, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), TIS Petroleum, Bupati Demak, Wakil Bupati Grobogan, serta Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bertempat di Hall Eastern Hotel Bojonegoro.
Dalam rapat tersebut dibahas percepatan penyelesaian administrasi pemanfaatan lahan untuk mendukung tiga proyek strategis migas, yakni Sumur Eksplorasi Banyu Geni (BGE-001) milik Pertamina EP di Kabupaten Bojonegoro, Lapangan Gas RBG Blok I oleh TIS Petroleum di Kabupaten Demak dan Grobogan, serta pengembangan Lapangan Kedung Keris oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Kabupaten Bojonegoro.
Ketiga proyek tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan produksi energi nasional. Sumur Banyu Geni diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 15 ribu barel minyak per hari (BOPD).
Sementara itu, total potensi cadangan dari ketiga wilayah diperkirakan mencapai 23,2 juta barel minyak dan sekitar 1,5 triliun kaki kubik (TCF) gas, sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Prof. Dr. Dudung Abdurrochan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai hambatan administrasi agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, penguatan ketahanan energi harus tetap sejalan dengan perlindungan lahan pertanian melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administrasi, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (MoU) percepatan penyelesaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh para pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, SKK Migas, dan KKKS.
Penandatanganan ini menjadi landasan sinergi lintas sektor agar proses perizinan dan penyesuaian tata ruang dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga menyampaikan aspirasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar pemerintah pusat memberikan penambahan kuota jaringan gas (jargas) rumah tangga bagi masyarakat Bojonegoro.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil migas nasional, Bojonegoro layak memperoleh manfaat yang lebih besar melalui perluasan akses energi bersih, murah, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan proyek-proyek strategis nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor energi dan perlindungan lahan pertanian. Penyelesaian administrasi akan dilakukan secara paralel melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, dan seluruh KKKS.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan, sejumlah lokasi pengembangan migas di Kabupaten Bojonegoro yang terdampak persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) masih menyimpan potensi cadangan minyak dan gas yang cukup besar. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam materi tanya jawab media, total luasan area terdampak mencapai 8,5 hektare dengan estimasi cadangan mencapai 23,2 juta barel minyak (MMBO) dan 1.500 miliar kaki kubik gas (BCF).
Rincian lokasi yang terdampak meliputi wilayah EMCL seluas 0,6 hektare dengan potensi cadangan sekitar 9,9 MMBO atau setara produksi sekitar 15.000 BOPD serta 1.380 BCF gas.
Selanjutnya, area PEPC memiliki luasan 3,5 hektare dengan estimasi cadangan sebesar 12 MMBO dan 120 BCF gas. Sementara itu, lokasi TIS seluas 4,4 hektare diperkirakan menyimpan cadangan sekitar 1,3 MMBO dan 720 BCF gas.
Secara keseluruhan, ketiga lokasi tersebut memiliki total potensi cadangan sebesar 23,2 MMBO dan 1.500 BCF gas yang hingga kini masih menunggu penyelesaian persoalan LSD agar dapat mendukung peningkatan produksi migas nasional.
Dalam pemaparannya tersebut juga disampaikan bahwa kendala di lapangan turut berdampak terhadap tingkat produksi nasional. Sejumlah kegiatan seperti unplanned shutdown di beberapa lapangan, kondisi MC/TM Piping di wilayah EMCL yang memerlukan perbaikan, serta berbagai kendala operasional lainnya menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi produksi migas.
Penyelesaian persoalan LSD diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan lapangan migas, membuka akses terhadap cadangan yang masih tertahan, sekaligus memperkuat kontribusi Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri migas, percepatan proyek strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produksi energi nasional, memperkuat ketahanan energi Indonesia, mendorong investasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bojonegoro dan daerah sekitarnya. [bas.hel]
