Oleh:
Dr. Hendrizal, SIP, MPd.
Dosen Pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Dasar bidang PPKn FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang.
Ada penyakit yang tidak tercantum dalam buku kedokteran, tetapi sering menjangkiti orang-orang yang terlalu lama berada di dekat kekuasaan: merasa harus mengetahui segala sesuatu, mencurigai siapa saja, dan menganggap setiap percakapan sebagai kemungkinan ancaman. Penyakit itu bernama paranoia politik. Gejalanya sederhana: kritik terdengar seperti pemberontakan, perbedaan pendapat dianggap permusuhan, dan percakapan pribadi terasa seperti sesuatu yang wajib diketahui negara. Teknologi kemudian datang menawarkan obat yang keliru: mengawasi semua orang agar kekuasaan merasa tenang.
Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi menarik ketika Indonesia sedang menghadapi kontroversi dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat personel Polri sebagai tersangka. Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politikus, media, organisasi masyarakat, aktivis, LSM, hingga pengusaha dalam rentang 2025-2026. Tiga tersangka ditetapkan pada 3 November, disusul satu tersangka tambahan pada 5 November 2026. Penyidik menyebut dugaan penyadapan dilakukan tanpa prosedur hukum dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan, hasil penyadapan diduga dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak (ANTARA, 2026). Semua tuduhan itu tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Ada ironi yang sulit diabaikan. Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan justru disebut menjadi salah satu sasaran dugaan pengawasan ilegal. Jika benar demikian, persoalannya bukan lagi sekadar siapa mengawasi siapa, melainkan bagaimana psikologi kekuasaan bekerja di dalam institusi negara. Bukankah aparat dibentuk untuk melindungi negara? Mengapa instrumen yang semestinya menjaga keamanan justru diduga digunakan tanpa prosedur yang semestinya? Rupanya, teknologi dapat berkembang lebih cepat daripada kedewasaan dalam menggunakan kewenangan.
Dalam psikologi politik, David McClelland (1975) menjelaskan konsep need for power, yakni kebutuhan manusia untuk memengaruhi, mengendalikan, dan menguasai lingkungan sosialnya. Dorongan memperoleh pengaruh tidak selalu buruk. Ia dapat melahirkan kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan. Namun, ketika kebutuhan berkuasa tidak diimbangi tanggung jawab moral, kekuasaan mudah berubah menjadi obsesi mengendalikan orang lain. Pada titik tertentu, pengawasan bukan lagi instrumen keamanan, melainkan kepuasan psikologis untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dibicarakan, dan direncanakan orang lain.
Irving Janis (1972), melalui konsep groupthink, menjelaskan bagaimana kelompok yang terlalu tertutup dapat kehilangan kemampuan menguji keputusan secara kritis. Keseragaman pendapat dianggap sebagai loyalitas, sementara kritik dipandang sebagai gangguan. Dalam lingkungan seperti itu, keputusan yang keliru dapat terus dipertahankan karena tidak ada keberanian untuk mempertanyakannya. Inilah bahaya ketika institusi lebih sibuk menjaga solidaritas internal daripada memastikan kebenaran tindakan anggotanya. Loyalitas akhirnya menjadi selimut yang nyaman bagi kesalahan.
Albert Bandura (1999) memperkenalkan konsep moral disengagement, yaitu mekanisme psikologis ketika seseorang melepaskan tanggung jawab moral atas tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai etis. Pelanggaran dapat dibungkus dengan bahasa yang terdengar mulia: demi keamanan, kepentingan institusi, stabilitas, atau keselamatan negara. Dengan cara itu, tindakan yang semestinya dipertanyakan perlahan dianggap wajar. Bahayanya, seseorang bisa merasa sedang menjalankan tugas, padahal sedang mengabaikan batas moral dan hukum.
Di sinilah persoalan penyadapan menjadi lebih luas daripada urusan perangkat elektronik. Penyidik menyebut telah mengamankan 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk, serta memeriksa 10 saksi dan tiga ahli dalam tahap awal pengungkapan perkara (ANTARA, 3 November 2026). Angka-angka itu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kabar angin yang boleh diselesaikan dengan saling menyangkal. Publik membutuhkan penjelasan mengenai rantai komando, prosedur pemberian izin, penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat. Negara tidak cukup hanya mengumumkan jumlah tersangka; negara harus membuka jalan menuju kebenaran.
Dampak psikologis pengawasan ilegal juga tidak berhenti pada korban langsung. Masyarakat yang mengetahui bahwa komunikasi pribadi berpotensi diawasi tanpa dasar hukum dapat mengalami ketakutan untuk berbicara. Wartawan mungkin lebih berhati-hati menghubungi narasumber, aktivis mengurangi keberanian menyampaikan kritik, dan warga memilih diam daripada mengambil risiko. Demokrasi akhirnya tidak perlu dibungkam dengan larangan resmi. Cukup tanamkan rasa takut, lalu biarkan masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri. Pemerintah tidak perlu mematikan mikrofon jika rakyat sudah enggan berbicara.
Karena itu, peringatan Hari Pahlawan harus mengingatkan kita bahwa musuh kemerdekaan tidak selalu datang membawa senjata. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk mentalitas kekuasaan yang tidak tahan terhadap kritik, institusi yang alergi terhadap pengawasan, dan individu yang menganggap kewenangan sebagai hak pribadi. Para pahlawan dahulu melawan ketakutan agar rakyat dapat hidup merdeka. Generasi sekarang harus melawan ketakutan yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan.
Indonesia tidak kekurangan perangkat pengawasan. Yang lebih dibutuhkan ialah perangkat pengendalian kekuasaan: hukum yang tegas, pengawasan independen, perlindungan privasi, kebebasan pers, dan keberanian institusi mengoreksi dirinya sendiri. Sebab, negara yang sehat bukan negara yang mengetahui semua percakapan rakyatnya, melainkan negara yang mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam.
Akhirnya, perlu disadari, ada ironi yang patut direnungkan saat momentum Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 ini. Para pahlawan dahulu mempertaruhkan nyawa agar bangsa ini bebas berbicara. Jangan sampai generasi penerus justru mewarisi kemerdekaan yang membuat orang takut membuka mulut. Sebab, ketika kekuasaan mulai takut mendengar suara sendiri, yang sesungguhnya sedang sakit bukan hanya institusinya, melainkan juga demokrasi kita.
————- *** ————–
