Tulungagung, Bhirawa – Kendati Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menentukan jumlah relawan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai jumlah penerima manfaat, namun di Tulungagung akibat dari kebijakan itu belum ada relawan yang di putus hubungan kerja (PHK) oleh SPPG setempat.
Ketua Forum Mitra SPPG Tulungagung, Rifqi Firmansyah, Senin (9/11), mengungkapkan saat ini belum ada SPPG di Kota Marmer yang melakukan pengurangan relawan karena ketentuan dari BGN. “Untuk memutuskan PHK itu belum pasti. Kami masih wait and see,” ujarnya.
Menurut dia, untuk sementara SPPG melakukan roling relawan atau memberlakukan shift kerja. “laporan ke kami, SPPG yang butuh 24 atau 25 relawan melakukan roling satu hari kerja satu hari libur atau dibagi dua shift,” terangnya.
Rifqi memastikan belum ada yang di PHK. Apalagi belum ada perintah khusus dari BGN untuk mem-PHK. “Sifatnya belum ada pemberhentian. Sifatnya masih istirahat dulu sambil menunggu kebijakan yang baru,” paparnya.
Saat ini jumlah SPPG di seluruh Kabupaten Tulungagung yang beroperasi sebanyak 133 SPPG. Rata-rara setiap SPPG telah mempekerjakan sebanyak 47 relawan ditambah satu ahli gizi, satu akuntan dan satu SPI (kepala SPPG).
Sesuai juknis dari BGN untuk jumlah relawan di SPPG yang penerima manfaatnya di antara 1.000 sampai 1.499 dibatasi hanya 15 sampai 24 relawan. Sedang yang penerima manfaatnya sama dengan 3.000 atau lebih jumlah relawannya maksimal 47 relawan.
Rifqi menyebut di Kabupaten Tulungagung jumlah SPPG yang melayani antara 1.000 sampai 1.500 penerima manfaat sekitar 50 persen. Sisanya melayani antara 2.000 sampai 2.500 penerima manfaat serta yang melayani 2.500 sampai 3.000 penerima manfaat. “Yang melayani antara 2.500 sampai 3.000 jumlah sekitar 25 persen sampai 30 persen,” tuturnya.
Soal rencana aksi Gembok Dapur pada Selasa (10/11), pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Tulungagung menyatakan belum ada sikap dari Tulungagung. “Kami melihat dulu, belum mengambil sikap apa pun. Kita menghormati apa yang dilakukan pemerintah pusat yang diwakili Kepala BGN,” katanya.
Sedang terkait penghentian pembiayaan mobil boks oleh BGN, Rifqi mengakui menjadi polemik. Saat ini bagi SPPG yang jumlah penerima manfaatnya kurang dari 2.000 lebih memilih hanya menjalankan satu mobil boks.
“Pengurangan mobil boks ini tidak sampai mempengaruhi distribusi MBG. Untuk 1.200 penerima manfaat pakai satu mobil boks cukup,” pungkasnya. [wed.wwn]
