Gresik, Bhirawa — Sejumlah catatan kritis mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra sama-sama menyoroti aspek kemandirian fiskal, efektivitas belanja, serta pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
PDI Perjuangan: APBD Harus Berpihak pada Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Elvita Yuliati, S.P., menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,64 triliun, fraksi meminta strategi konkret meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, melalui optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan pengawasan kebocoran pendapatan.
“Kami pertanyakan belum optimalnya kontribusi investasi terhadap PAD, meskipun perkembangan perusahaan dan penanaman modal terus meningkat,” ujar Elvita.
Selain itu, PDI Perjuangan juga menyoroti pemerataan kualitas pendidikan, keberlanjutan beasiswa, kesejahteraan guru honorer, serta penyelesaian status tanah sekolah negeri. Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan pelayanan Puskesmas dan RSUD, pemenuhan alat kesehatan, penanganan stunting, serta kesetaraan pelayanan pasien umum dan BPJS. Persoalan banjir, jalan rusak, pengelolaan sampah, ketepatan penyaluran bansos, pengangguran, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kesiapan anggaran Pilkades juga masuk dalam daftar catatan strategis fraksi.
Gerindra : Kemandirian Fiskal dan Ketepatan Perencanaan Jadi Sorotan
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang disampaikan Danang Swantara mencermati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,259 triliun dengan belanja Rp3,581 triliun, sehingga menghasilkan defisit sekitar Rp321,8 miliar yang rencananya akan ditutup sepenuhnya menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026.
“Kami pertanyakan ketepatan kalkulasi penggunaan SiLPA sebagai sumber utama penutup defisit. Pemerintah diingatkan agar tidak terus bergantung pada pola pembiayaan serupa yang berisiko menimbulkan persoalan fiskal struktural,” ungkap Danang.
Target PAD sebesar Rp1,643 triliun atau 50,42 persen dinilai masih harus diikuti langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer yang porsinya mencapai 49,58 persen. Alokasi belanja infrastruktur dan pelayanan publik sebesar Rp1,210 triliun atau 38,17 persen juga dinilai belum memenuhi target minimal 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi juga menyoroti usulan tambahan belanja sekitar Rp11,06 miliar, mencakup operasional TPST Belahanrejo Rp3,68 miliar, pengadaan unit radiologi RSUD Umar Mas’ud Rp4,5 miliar, serta honor masyarakat Rp2 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan sumber pendanaan tambahan tersebut beserta dampaknya terhadap program lain. Kesiapan dokumen perencanaan dan pembebasan lahan untuk proyek strategis seperti Jalan Lintas Utara–Selatan, Gresik Bebas Banjir tahap II, serta penyediaan air bersih juga menjadi perhatian utama.
Danang menambahkan, kesiapan proyek sejak awal tahun sangat penting agar pelaksanaan tidak molor dan tidak berujung pada tingginya SiLPA.
“RAPBD 2027 harus dibangun di atas perencanaan yang terukur dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jawaban pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi disertai data, target, serta langkah penyelesaian yang jelas dan terukur,” pungkasnya. [kim.kt]
