Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.
DPD RI Jakarta. Bhirawa. – Besarnya produksi dan investasi di sektor energi belum sepenuhnya menjamin masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan. Persoalan keterjangkauan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, pemerataan distribusi, keandalan listrik, hingga keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dan pelaku usaha lokal masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan energi nasional.
Karena itu, keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur dari capaian produksi dan investasi, tetapi harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah penghasil sumber daya alam.
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi daerah.
Persoalan tersebut mencakup ketahanan cadangan energi, peningkatan lifting minyak, tata kelola ekspor mineral, pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi daerah, hingga kesiapan transisi energi.
Berbagai aspek itu tidak hanya menentukan kemandirian energi nasional, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan negara dan optimalisasi dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Wakil Ketua II Komite II DPD RI A. Abd. Waris Halid menegaskan, kedaulatan energi harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Kami mendukung arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Tetapi keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur melalui angka produksi, investasi, dan capaian nasional. Ukurannya adalah apakah masyarakat memperoleh BBM dan LPG dengan mudah dan terjangkau, menikmati listrik yang andal, serta merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menyampaikan lima catatan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, penguatan ketahanan energi melalui penyusunan peta jalan menuju standar cadangan global selama 90 hari, termasuk pemerataan fasilitas penyimpanan dan distribusi energi di kawasan timur Indonesia.
Kedua, peningkatan lifting minyak yang saat ini sekitar 571.000 barel per hari, masih di bawah target 610.000 barel per hari, sehingga berdampak terhadap penerimaan negara dan DBH daerah penghasil.
Ketiga, pengendalian produksi mineral melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Januari 2027 harus dilaksanakan secara transparan dengan dukungan regulasi dan sanksi yang jelas.
Keempat, pemberian kesempatan usaha pertambangan kepada pengusaha daerah, UMKM, koperasi, dan BUMD harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang mekanisme penunjukan langsung, sekaligus memastikan kewajiban reklamasi dan pasca tambang.
Kelima, percepatan transisi energi, termasuk pengembangan PLTS 100 gigawatt berbasis Koperasi Desa Merah Putih dan mandatori bioetanol E20 pada 2028, harus disertai revisi RUPTL, kepastian pembiayaan, kesiapan jaringan, serta perlindungan ketahanan pangan daerah.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global semakin memperkuat urgensi swasembada energi dan hilirisasi untuk membangun kemandirian nasional. Konflik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasok dan distribusi minyak mentah dunia.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor energi, tetapi juga merembet pada kenaikan biaya produksi barang, pupuk, logistik, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, pemerintah menargetkan penghentian impor solar CN48 dan CN51 serta bensin RON 92, 95, dan 98 pada 2028 melalui peningkatan kapasitas kilang.
Pemerintah juga berencana meningkatkan cadangan energi nasional dari kisaran 18–21 hari menjadi minimal 30 hari dengan menambah kapasitas penyimpanan minyak mentah.
Upaya lainnya dilakukan melalui peningkatan lifting migas, pengembangan kendaraan listrik, jaringan gas dan CNG sebagai alternatif LPG, serta percepatan energi baru terbarukan (EBT) dan penerapan mandatori bioetanol.
Selain ketahanan pasokan, pemerintah juga menyoroti pentingnya memastikan proyek energi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yuliot menyebut pemerintah tengah menghitung skema kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak pembebasan lahan di kawasan hutan.
Pemerintah juga memperkenalkan program pemberdayaan ekonomi, antara lain koperasi nelayan dan pelatihan vokasi, agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak terdampak pembangunan, tetapi turut memperoleh manfaat ekonomi.
“Lahan yang dibebaskan itu kawasan hutan, dan pemerintah sedang menghitung kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, dengan memperhatikan keadilan sosial. Kami juga memperkenalkan program ekonomi masyarakat, seperti koperasi nelayan dan pelatihan vokasi. Intinya, masyarakat harus mendapat manfaat tanpa muncul masalah baru, dan pendapatan mereka meningkat lewat aset ekonomi yang dibangun,” kata Yuliot.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah membahas alokasi EBT dan rencana pengembangan supergrid nasional untuk memperkuat keandalan pasokan listrik. Di sektor pertambangan, Yuliot mengakui efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemulihan lingkungan dan pengendalian pencemaran. Penguatan pengawasan membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antarpihak.
Menutup rapat kerja, Badikenita menegaskan bahwa kebijakan energi dan sumber daya mineral harus mampu menghadirkan keadilan bagi daerah, baik melalui optimalisasi DBH, kesempatan bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal, maupun akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau.
Komite II DPD RI berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pengelolaan kekayaan energi nasional tidak berhenti pada pencapaian produksi, tetapi benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Harapan kami, kebijakan energi benar-benar berpihak pada daerah. Daerah penghasil harus merasakan manfaatnya lewat dana bagi hasil yang optimal, pengusaha dan tenaga kerja lokal mendapat ruang yang adil, dan masyarakat memperoleh energi yang terjangkau. Daerah harus benar-benar menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar lokasi,” tutupnya. [ira.hel].
