Pemkot Kota Mojokerto, Bhirawa. – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah. Menjelang verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan prinsip kesetaraan gender benar-benar terimplementasi dalam setiap program dan kegiatan. Pesan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat memimpin rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) di Pendopo Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto, Senin (9/11).
Dalam arahannya, Ning Ita menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar upaya mengejar penghargaan, melainkan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil dan setara. “Ini bukan perkara mencari penghargaan. Yang pertama harus dipahami, ini adalah sebuah kewajiban. Seluruh pemerintah daerah dalam merencanakan program, membuat kegiatan, hingga melaksanakan pembangunan harus memenuhi prinsip kesetaraan gender,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya perempuan dan laki-laki, tetapi juga kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dukungan Pemkot Mojokerto terhadap atlet disabilitas melalui penyelenggaraan Pekan Paralimpik tingkat kota sejak 2022. Program ini menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Ning Ita juga meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah agar mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Selain memastikan program berjalan, ia turut menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumentasi. Menurutnya, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan harus disertai pencatatan dan pelaporan yang jelas dengan mencantumkan aspek Pengarusutamaan Gender. “Sering kali kita sudah melaksanakan, tetapi laporannya tidak mencantumkan Pengarusutamaan Gender. Akibatnya, apa yang sudah kita kerjakan tidak terbaca dalam penilaian. Karena itu, dokumentasi dan pelaporan harus menjadi perhatian bersama,” pesannya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan PUG. Dengan demikian, komitmen Pemkot Mojokerto terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender tidak hanya terlihat dari program yang dijalankan, tetapi juga tercermin dalam dokumen pendukung yang disiapkan untuk proses verifikasi PPE.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Mojokerto untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.[oky.ca]
