Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November bukan sekadar ritual tahunan untuk memutar kembali memori kolektif bangsa tentang heroisme arek-arek Suroboyo pada tahun 1945. Lebih dari itu, momentum ini seharusnya menjadi cermin besar untuk merefleksikan kembali arti kedaulatan kita hari ini.
Di tengah bergulirnya isu penyadapan terhadap kepala negara yang belakangan ini mencuat ke publik, esensi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa seolah sedang diuji di ruang yang sangat berbeda: bukan lagi di medan perang fisik, melainkan di ranah siber dan diplomasi digital.
Ketika para pendahulu kita mengorbankan darah dan nyawa demi mengusir penjajah, mereka rindu melihat sebuah bangsa yang berdiri tegak, mandiri, dan dihormati oleh bangsa lain. Penyadapan terhadap simbol tertinggi negara-Presiden-adalah sebuah tamparan keras sekaligus alarm yang menyala merah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bentuk penjajahan telah bermutasi menjadi asimetris. Penjajahan modern tidak lagi menggunakan moncong meriam, melainkan melalui infiltrasi teknologi, pencurian data, dan pelanggaran privasi kedaulatan sebuah wilayah negara.
Jika dahulu pahlawan kita angkat senjata melawan kolonialisme, maka hari ini, “pahlawan” yang kita butuhkan adalah mereka yang mampu membentengi pertahanan siber nasional, para diplomat yang berani bersuara lantang mempertahankan harga diri bangsa, serta seluruh elemen masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga keamanan informasi. Isu penyadapan ini tidak boleh hanya disikapi dengan kemarahan sesaat atau retorika politik yang kosong. Peristiwa ini harus menjadi katalisator bagi pembenahan total sistem keamanan teknologi kita dan penguatan kemandirian digital nasional.
Memaknai Hari Pahlawan di era kontemporer ini berarti memupuk kembali rasa nasionalisme yang relevan dengan tantangan zaman. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang inferior dan gagap menghadapi kejahatan siber lintas negara. Sikap patriotisme hari ini tercermin dari sejauh mana kita mampu menjaga integrasi data nasional, membangun infrastruktur siber yang mandiri, dan tidak ketergantungan pada teknologi asing yang rentan disusupi. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari kemampuannya untuk melindungi rahasia negaranya sendiri dari intervensi luar.
Melalui surat pembaca ini, saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa, terutama pemerintah, untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai titik balik penguatan kedaulatan digital. Jangan biarkan darah para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa ini menjadi sia-sia hanya karena kita lemah dalam menjaga “pintu-pintu siber” kita. Mari kita teladani keberanian para pahlawan 1945 dengan menunjukkan sikap tegas, bermartabat, dan pantang tunduk terhadap segala bentuk infiltrasi asing yang meremehkan kedaulatan Republik Indonesia.
Fatimah
Warga Ketintang Madya, Surabaya.
