Bojonegoro, Bhirawa — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Senin (9/11/2026) di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang. Kerja sama ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta mendukung kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi.
Perjanjian ditandatangani oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, dan Kepala Kejati Jawa Tengah, Teguh Subroto, disaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta. Merupakan tindak lanjut nota kesepahaman PGN dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani 9 Januari 2026, sinergi ini meluas ke berbagai wilayah operasional, menyusul sebelumnya dengan Kejati Jawa Timur.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta, menyampaikan dukungan hukum berperan penting dalam pengelolaan aset, operasional, hingga pengembangan infrastruktur yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
“Melalui pendampingan hukum, kami pastikan setiap kegiatan usaha dan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai hukum dan prinsip kepatuhan,” ujar Hery.
Di Jawa Tengah, pertumbuhan kawasan industri Batang dan Kendal membuka peluang besar pemanfaatan gas bumi. PGN berkomitmen mengembangkan layanan dan infrastruktur secara bertahap guna mendukung kebutuhan energi tersebut. Penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko dinilai krusial agar layanan gas bumi bagi sektor industri, komersial, dan rumah tangga dapat berjalan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Tengah, Teguh Subroto, menyambut baik kerja sama ini. Kejaksaan siap memberikan bantuan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan bidang Datun. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memungkinkan identifikasi dan penanganan potensi persoalan sejak dini.
PGN berharap sinergi ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta menjamin kelancaran pengembangan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri. [bas.kt]
