Bojonegoro, Bhirawa – Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa membutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas, serta memiliki kemampuan dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026 di Aston Hotel Bojonegoro, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 180 aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Bojonegoro tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa, sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa aparatur pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai unsur pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, aparatur desa dituntut mampu menjalankan tugas secara profesional serta memahami ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kami berharap melalui kegiatan ini, aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya,” ujarnya.
Dalam sesi materi pertama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.AP., mengangkat tema Penguatan Kapasitas Aparatur Desa: Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.
Budiono menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas aparatur dalam menjalankan kewenangan, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan setiap program dan penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi dan tertib administrasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan desa.
Ia juga mendorong aparatur desa untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperkuat pengelolaan keuangan desa, memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
“Aparatur desa harus bekerja secara profesional, memahami kewenangan, terbuka dalam menyampaikan informasi, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat tumbuh dari tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.
Materi berikutnya disampaikan Kasubid Perbendaharaan II, Hanum Fitriyah, S.T., M.M., yang mewakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya, ia membahas Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKK Desa), terutama mengenai mekanisme penatausahaan dan pengelolaan bantuan keuangan agar sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hanum menjelaskan, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam menunjang pembangunan dan memenuhi kebutuhan desa. Karena itu, penggunaannya harus sesuai peruntukan, dicatat dalam APBDes, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data per 9 November 2026, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa telah mencapai sekitar 91,2 persen dari total anggaran Rp293,49 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada 1.446 titik di 29 kabupaten dan satu kota di Jawa Timur.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan BKK Desa harus dilakukan secara cermat sejak tahap pengusulan, verifikasi, penganggaran, pencairan, pelaksanaan kegiatan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Kelengkapan administrasi dan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan capaian kegiatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah desa.
“Bantuan keuangan yang diterima desa harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemerintah desa perlu memperhatikan kelengkapan administrasi, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta penyampaian laporan realisasi dan capaian output sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, materi ketiga disampaikan Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bojonegoro, Awaludin Ridwan, S.Pt., M.M., dengan tema Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah: Membangun Organisasi yang Kuat dan Solid.
Dalam materinya, Awaludin menyoroti pentingnya membangun organisasi pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia berintegritas, memiliki komitmen, serta mampu bekerja secara kolaboratif. Menurutnya, organisasi yang solid tidak cukup hanya mengandalkan struktur dan pembagian tugas, tetapi juga membutuhkan komunikasi efektif, kepercayaan, kepemimpinan yang memberikan keteladanan, serta tanggung jawab bersama.
Ia menilai, setiap aparatur memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kerja yang jelas dan budaya organisasi yang mendorong kerja sama serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
“Organisasi yang kuat tidak hanya bergantung pada individu, tetapi harus dibangun melalui sistem kerja yang baik, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kolaborasi. Setiap aparatur memiliki peran dalam menjaga soliditas organisasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan, dan penguatan kelembagaan.
Melalui kegiatan tersebut, Bakorwil II Bojonegoro berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami regulasi, meningkatkan kemampuan teknis dan kelembagaan, serta mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. [bas.kt]
