Situbondo, Bhirawa — Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang DPUPP Situbondo, Zulkifli, serta Arif Ramadhan selaku perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendorong kemudahan investasi melalui percepatan penyelarasan tata ruang Kabupaten Situbondo, khususnya kawasan Banyuglugur dan Kapongan, agar menjadi wilayah yang tertata, terintegrasi, dan ramah investasi untuk 20 tahun ke depan.
Arif Ramadhan menjelaskan, meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ada di tingkat provinsi maupun kabupaten, RDTR dinilai jauh lebih efektif mempercepat proses perizinan. Melalui mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dokumen perizinan dapat diterbitkan dalam waktu hanya satu hari — jauh lebih cepat dibandingkan mekanisme konvensional yang memerlukan pembahasan lintas instansi berlarut-larut.
“Harapannya, langkah ini bisa menstimulasi Situbondo untuk maju lebih pesat,” ujar Arif.
Secara nasional, pemangkasan birokrasi perizinan menjadi prioritas pemerintah guna meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Dalam proses penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Kajian Risiko Bencana (KRB). Kantor Pertanahan juga turut mendampingi pengurusan hak atas tanah guna memastikan status lahan terverifikasi sebelum perizinan diterbitkan.
Tahapan selanjutnya mencakup Forum Kelompok Diskusi (FGD) tingkat kabupaten dan pembahasan lintas sektor pada awal hingga pertengahan tahun depan. Setelah kesepakatan tercapai, diterbitkan Peraturan Substansi yang kemudian ditetapkan pemerintah daerah melalui Peraturan Kepala Daerah dalam waktu satu bulan. Pemerintah daerah diharapkan mempersiapkan validasi KLHS dan komitmen integrasi sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan terintegrasinya sistem OSS dan percepatan skema KKPR, iklim investasi di Situbondo diharapkan tumbuh pesat, memberikan kepastian hukum, serta mendongkrak perekonomian daerah secara berkelanjutan. [awi.kt]
