Pemkab Tulungagung, Bhirawa. – Pemkab Tulungagung masih menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Sampai saat ini belum ada surat dari pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Iswahjudi, Selasa (10/11).
Belum turunnya surat dari pemerintah pusat itu, menurut dia, menjadi alasan mengapa dirinya selama ini belum mau menyampaikan kepada masyarakat.
“Banyak yang tanya, tetapi kami belum berani statement. Karena dasar kita surat dari KemenPAN atau BKN,” terangnya.
Iswahjudi memaparkan saat ini data terkait PPPK paruh waktu di Tulungagung sudah ada. Tinggal menunggu surat dari pemerintah pusat. “Semua petunjuk di surat itu akan kita laksanakan,” tandasnya.
Iswahjudi selanjutnya menyebut jumlah PPPK paruh waktu di Tulungagung cukup banyak. Diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang.
“Mereka kebanyakan guru. Selain juga ada dari tenaga kesehatan,” bebernya.
Soal anggaran untuk gaji PPPK paruh waktu yang beralih ke PPPK penuh waktu, Iswahjudi mengatakan belum mengetahuinya. Apakah akan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulungagung atau APBN.
“Soal itu belum bisa dipastikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekda Tulungagung, Tri Hariadi, mengatakan hal yang sama. Menurut dia, Pemkab Tulungagung masih menunggu surat dari pemerintah pusat terkait pengalihan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu.
“Kita tunggu suratnya dari pemerintah pusat. Saat ini kami belum menerima,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 11 Februari 2026, ratusan guru PPPK paruh waktu mengadukan nasibnya ke DPRD Tulungagung. Mereka pun sempat melakukan doa bersama karena sejak mendapat SK PPPK paruh waktu bukannya kesejahteraan mereka meningkat, tetapi justru sebaliknya.
Mereka saat itu hanya menerima gaji sebesar Rp 350 ribu saja. Tunjangan sertifikasinya hangus karena di tempatkan di sekolah baru dan tidak lagi mendapat jam mengajar. (wed.hel)
