Pemprov Jatim, Bhirawa – Batik Jawa Timur kini tidak hanya mengandalkan keindahan motif dan warisan budaya, tetapi juga menyiapkan diri untuk menembus pasar global melalui sertifikasi halal. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Koperasi dan UKM, untuk menaikkan kelas produk batik lokal agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Arina Nur Fauziyah, yang mewakili Kepala Dinas Endy Alim Abdi Nusa, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis untuk membuka akses pasar.
“Sertifikasi halal instrumen buka akses pasar UMKM di global,” ujar Arina, saat dijumpai Bhirawa di Jatim Fest 2026, Minggu (4/10/2026).
Pernyataan tersebut, sambung Arina, mengutip pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang konsisten mendorong UMKM naik kelas.
Meski batik adalah produk tekstil, sertifikasi halal tetap relevan karena menyangkut kepastian bahan baku yang digunakan, terutama malam (lilin batik) dan pewarna.
“Untuk mengurus halal itu memang setiap pengrajin batik itu harus memastikan bahwa bahan yang digunakan itu memang halal. Terutama biasanya malamnya,” jelas Arina.
Selain itu, tren konsumen global kini tidak hanya menuntut produk yang halal, tetapi juga ramah lingkungan. Batik dengan pewarna alam, seperti dari daun, akar atau tanaman lain, menjadi nilai tambah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
“Dari batik itu juga mungkin juga banyak yang bisa menggunakan warna-warna alam itu sebagai alternatif, termasuk untuk nanti menjadi produk yang ramah lingkungan,” tambah Arina.
Bagi pengrajin batik yang ingin mengikuti program ini, Dinas Koperasi dan UKM Jatim telah membuka pendaftaran fasilitasi sertifikasi halal secara online.
Syarat utamanya meliputi, KTP dan domisili usaha di Jawa Timur, memiliki NIB RBA, serta jaminan bahwa bahan baku tidak menggunakan atau terkontaminasi barang haram atau najis.
Prosesnya terdiri dari beberapa tahap: pendaftaran online, verifikasi dan seleksi, sosialisasi regulasi, penetapan peserta, hingga pendampingan dan fasilitasi hingga terbit sertifikat.
Program ini juga mengacu pada skema SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dari BPJPH Kementerian Agama RI, yang pada 2026 mengalokasikan lebih dari 175 ribu kuota untuk Jawa Timur.
Dengan sertifikasi halal, batik Jatim tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat posisi tawar di pasar ekspor. Data menunjukkan bahwa lebih dari 30 UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Jatim telah siap ekspor ke negara seperti Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, dan Jepang, dengan batik sebagai salah satu produk unggulan.
“Salah satu upaya yang kita lakukan ya, untuk naikkan kelas batik,” kata Arina, menyoroti bahwa sertifikasi halal adalah bagian dari ekosistem peningkatan kualitas produk, bersama fasilitasi merek, kemasan, dan standar internasional lainnya.
Ke depan, Dinas Koperasi dan UKM Jatim terus mendorong penggunaan bahan alami dan proses produksi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tren global yang menghargai produk ramah lingkungan dan beretika.
Dengan kombinasi antara kearifan lokal, kepastian halal, dan komitmen hijau, batik Jawa Timur berpotensi menjadi duta budaya yang tidak hanya indah, tetapi juga dipercaya di pasar dunia. [aya.kt]
