Gresik, Bhirawa
Sebanyak 400 peserta ikuti proses verifikasi kelulusan siswa SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Gresik, mereka dari Kepala Bidang Pengelolaan SMP Dinas Pendidikan (Dispendik), para pengawas sekolah, pengurus musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), Negeri dan Swasta SMP, Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta, Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum dan operator dapodik sekolah.
Ketua MKKS Negeri SMP Kabupaten Gresik Beri Avita Prasetiya mengatakan, bahwa verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses kelulusan siswa berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.
Sebanyak 124 satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta, mengikuti proses verifikasi dengan total siswa mencapai sekitar 11.553 siswa. Rinciannya, sekitar 7.500 siswa berasal dari SMP Negeri, dan sekitar 4.000 siswa dari SMP Swasta.
“Verifikasi berkas kelulusan siswa SMP Negeri, dan Swasta se-Kabupaten Gresik. Diverifikasi, oleh pengawas pembina masing-masing satuan pendidikan,”ujarnya.
Dalam proses verifikasi setiap sekolah membawa berkas data siswa, mulai dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nilai akademik, hingga dokumen pendukung lainnya.
Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, dokumen akan ditandatangani kepala sekolah dan pengawas pembina. Sebagai dasar penetapan kelulusan siswa, dijadwalkan diumumkan pada 2 Juni mendatang.
“Dicek apakah siswa sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, sudah mengikuti asesmen satuan pendidikan atau belum, kemudian sinkronisasi nilai dengan dapodik juga diperiksa,”ungkapnya.
Selain verifikasi kelulusan, kegiatan juga diisi sosialisasi penulisan e-ijazah atau ijazah elektronik. Tahun 2026, menjadi tahun kedua penerapan e-ijazah di Kabupaten Gresik. Penggunaan e-ijazah telah dilengkapi sistem keamanan berupa barcode, dan sertifikasi resmi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah. Berbeda dengan sistem lama, yang masih menggunakan tanda tangan dan stempel manual.
Ditambahkan Beri Avita Prasetiya, bahwa siswa dinyatakan lulus apabila memenuhi seluruh persyaratan di tingkat satuan pendidikan dan disetujui pengawas serta Dinas Pendidikan. Dan kegiatan juga membahas sosialisasi tanda tangan elektronik (TTE), bagi operator sekolah agar proses penerbitan ijazah tidak mengalami kendala. [kim.kt]
