Oleh:
Al Iklas Kurnia Salam
Penulis adalah pegiat literasi dan pendiri Taman Baca Masyarakat Rumah Pinus Banyuwangi
Setiap zaman memiliki caranya sendiri untuk menghidupkan kembali gagasan lama. Hari ini, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) sebagai proyek strategis nasional.
Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target satu koperasi di setiap desa, program ini sekilas mengingatkan kita pada cita-cita Bung Hatta tentang ekonomi rakyat yang bertumpu pada koperasi. Namun, benarkah yang sedang dibangun adalah koperasi sebagaimana dipahami Hatta, atau jangan-jangan hanya bangunan yang memakai nama koperasi namun esensinya berbeda?
Ketika saya membuka kembali buku Beberapa Fasal Ekonomi karya Mohammad Hatta (1954), terasa jelas bahwa Hatta tidak pernah memandang koperasi sebagai proyek yang bisa lahir dari instruksi pemerintah. Baginya, koperasi adalah hasil dari kesadaran bersama, pendidikan kerakyatan, dan kepercayaan yang tumbuh dari bawah. Bahkan ia menulis
“Siapa jang ingin membangunkan kooperasi, hendaklah diperiksanja lebih dahulu siapa-siapa jang akan diadajaknja berteman. Kooperasi itu udjudnja usaha bersama. Untuk mentjapai maksud itu mestilah mereka jang bekerdja bersama-sama itu kenal betul akan satu sama lain serta pertjaja mempertjajai. Sebab itu tak baik, kalau kooperasi dimulai dengan anggota jang terlalu banjak, jang satu sama lain tidak terlalu kenal. Biar ketjil mulanja, asal semangatnja baik dan kemauan sama bulat.” Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, hlm. 133.
Kutipan itu menjelaskan satu hal penting. Koperasi dibangun dari rasa saling percaya, bukan dari target administrasi atau hasil instruksi.
Di sinilah kegelisahan itu muncul kembali. Dalam perumusan KDPM, prosesnya berlangsung cepat dan sangat terpusat. Pemerintah menyusun format, kepala desa didorong menjadi ketua koperasi, sementara desa lebih banyak menerima rancangan yang sudah jadi. Yang terjadi adalah sosialisasi bukan perundingan atau bahkan instruksi bukan musyawarah. Pendekatan seperti ini justru berlawanan dengan semangat yang selama puluhan tahun diperjuangkan oleh Hatta.
Keanehan lain tampak pada prioritas pembangunan. Perhatian terbesar kita justru diarahkan pada gedung koperasi, gudang, cold storage, dan pusat logistik. Sementara pendidikan anggota, kaderisasi, serta pembentukan budaya berkoperasi hampir tidak terdengar gaungnya. Kita seolah lebih sibuk membangun rumah daripada menyiapkan penghuninya.
Fakta Lapangan
Berbagai cerita dari lapangan memperkuat kekhawatiran itu. Ada desa yang tanah kasnya disertifikatkan atas nama koperasi tanpa musyawarah yang memadai. Di tempat lain, kepengurusan langsung diisi oleh keluarga kepala desa. Bahkan ada koperasi yang selama bertahun-tahun telah berjalan baik diminta melebur ke dalam KDPM.
Di media sosial juga pernah beredar video bangunan koperasi yang berdiri megah, tetapi pintunya terkunci dan belum memiliki aktivitas berarti. Seorang warga berkomentar sederhana namun mengena, “Mbok ya ngopeni ndisek, ojo mung mbangun.” Rawat dulu, jangan hanya membangun.
Masalah utamanya sebenarnya bukan pada niat pemerintah. Menguatkan ekonomi desa adalah tujuan yang layak didukung. Persoalannya terletak pada cara berpikir. Koperasi diperlakukan seperti proyek fisik, padahal menurut Hatta koperasi adalah proyek kebudayaan. Koperasi merupakan institusi bagi penguatan demokrasi ekonomi, tempat anggota belajar mengambil keputusan bersama dan bertanggung jawab atas masa depan ekonominya sendiri.
Karena itu, ketika ketua koperasi ditentukan oleh jabatan birokrasi, koperasi perlahan kehilangan ruhnya. Koperasi berubah menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa, bukan lagi organisasi yang lahir dari kehendak anggotanya. Yang tersisa hanyalah nama, sementara semangatnya menghilang.
Ironisnya, diskusi publik mengenai KDPM lebih sering berkutat pada target, anggaran, dan jumlah koperasi yang akan dibangun. Sangat sedikit yang kembali membaca gagasan Hatta tentang koperasi sebagai gerakan moral dan pendidikan masyarakat. Padahal bangsa yang melupakan pemikiran pendirinya sering kali terjebak pada aktivitas membangun tanpa memahami mengapa ia dibangun.
Mungkin inilah saatnya kita kembali membuka halaman-halaman yang pernah ditulis Bung Hatta. Bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengingat bahwa koperasi tidak diukur dari banyaknya gedung yang berdiri, melainkan dari tumbuhnya manusia-manusia yang saling percaya, mampu bekerja sama, dan sadar bahwa kesejahteraan mereka lahir dari kekuatan bersama, bukan semata-mata dari proyek negara. Begitulah.
———— *** ————-



Capek dech, bikin singkatan aja belepotan kog mengevaluasi makna berkoperasi. Sdh tugas pemerintah menginisiasi badan usaha berazaskan gotong royong ditengah gempuran pasar oleh usaha perseorangan yg smakin menggurita hingga pelosok desa. Meskipun bs direm dgn regulasi pemerintah, namun psti itu tdk adil. Mk keadilannya adlh pemerintah menginisiasi badan usaha serupa namun beda prinsip agar ada persaingan bebas sesuai selera masyarakat. Mau mandiri atau terus menghidupi usaha pihak lain. Sbb koperasi shu nya akn kembali keanggota itu sendiri