DPRD Jatim, Bhirawa
Gagasan pembentukan lembaga khusus pengelola BUMD Jawa Timur ternyata bukan wacana baru. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, usulan tersebut sudah ia dorong sejak awal menjabat, bahkan jauh sebelum ramai disorot DPRD saat ini.
Ia mengaku sudah mengajukan gagasan tersebut sejak tahun 2018, tak lama setelah ditetapkan sebagai gubernur terpilih.
“Setelah diumumkan sebagai pemenang di 2018, saya sudah sowan ke Mendagri saat itu, almarhum Tjahjo Kumolo,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5).
Menurutnya, usulan itu terus diperjuangkan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri PAN-RB. Bahkan, Khofifah juga sempat membawa contoh model pengelolaan BUMD yang diterapkan di DKI Jakarta sebagai referensi.
Tak berhenti di situ, dorongan pembentukan Badan Pengelola BUMD kembali disampaikan kepada Menteri PAN-RB saat ini, Rini Widyantini. Khofifah mengaku telah dua kali menyampaikan langsung kebutuhan tersebut, termasuk saat pertemuan di Gedung Negara Grahadi.
“Saya sampaikan, kita membutuhkan Badan Pengelola BUMD. Bahkan sudah dua kali saya komunikasikan ke Bu Rini,” ungkapnya.
Khofifah menilai, keberadaan lembaga khusus ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, fokus, dan akuntabel.
Apalagi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, ia menegaskan pembentukan badan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah daerah. Persetujuan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB, menjadi kunci utama karena menyangkut struktur kelembagaan negara.
“Ada rekomendasi yang membutuhkan keputusan dari institusi berwenang, dalam hal ini Kemenpan RB,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, sejumlah fraksi mendorong pembentukan Badan Pengelola BUMD sebagai langkah strategis membenahi tata kelola perusahaan daerah yang dinilai belum optimal. [geh.kt]
