Kabupaten Probolinggo, Bhirawa – Pemkab Probolinggo mengusulkan lahan seluas sekitar tujuh hektare di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut kini memasuki tahap verifikasi setelah tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum RI melakukan survei awal, Rabu (1/7).
Survei dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diajukan Pemkab Probolinggo sebagai calon tempat pembangunan program prioritas Presiden Republik Indonesia tersebut. Tim DJPS meninjau langsung kondisi lahan sekaligus mengecek kesiapan aspek pendukung sebelum penetapan lokasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memimpin langsung survei tersebut bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Ghafur, Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, Forkopimka Kraksaan, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Ugas mengatakan, Pemkab Probolinggo sebelumnya telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, sejumlah persyaratan teknis masih perlu disesuaikan hingga akhirnya lahan di Desa Asembakor menjadi salah satu lokasi yang diajukan.
“Beberapa alternatif lokasi sudah kami ajukan, tetapi masih ada yang perlu disempurnakan. Hari ini kami meninjau lahan dengan luas kurang lebih tujuh hektare yang kami harapkan memenuhi kriteria pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurut Ugas, Pemkab Probolinggo berkomitmen mendukung realisasi program tersebut dengan memastikan ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan pemerintah pusat. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar.
“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami berupaya agar program ini bisa direalisasikan di Kabupaten Probolinggo dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan DJPS Kementerian Pekerjaan Umum RI Fahmi menjelaskan, survei yang dilakukan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kondisi lokasi usulan. Tim akan melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari kesiapan lahan hingga sarana dan prasarana pendukung.
“Hari ini kami melakukan identifikasi awal terhadap kondisi lahan yang diusulkan. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kesiapan lokasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo. Pemkab berharap usulan tersebut dapat disetujui sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. [fir.wwn]
