Sebagai masyarakat, kita disuguhkan pemandangan ironis. Di satu sisi, Universitas Gadjah Mada (UGM) tempat Jokowi menempuh pendidikan, telah berulang kali memberikan klarifikasi resmi. Rektorat UGM menyatakan secara tegas bahwa Ir. Joko Widodo adalah lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 yang lulus tahun 1985. Dokumen administrasi, bukti kelulusan, hingga kesaksian hidup teman seangkatan beliau telah dihadirkan ke publik. Secara logika hukum dan etika akademis, penjelasan resmi institusi yang bersangkutan seharusnya menjadi titik akhir dari segala spekulasi.
Namun di sisi lain, gugatan hukum dan narasi tuduhan terus diproduksi dan disebarkan di media sosial serta forum diskusi. Hal ini memicu pertanyaan besar: mengapa isu yang secara faktual sudah diklarifikasi ini tidak pernah selesai? Mengapa sebagian kelompok masyarakat begitu keras kepala menolak fakta objektif dan terus memelihara narasi skeptisisme ini?
Fenomena ini mencerminkan betapa akutnya polarisasi politik di negara kita, di mana ketidaksetujuan politik sering kali mengalahkan akal sehat dan kebenaran ilmiah. Ketika institusi pendidikan kredibel seperti UGM tidak lagi dipercayai hanya karena preferensi politik berbeda, kita sedang menghadapi krisis kepercayaan sosial yang berbahaya. Berita bohong sengaja dirawat sebagai komoditas politik untuk mendelegitimasi jalannya pemerintahan dan merusak reputasi pemimpin bangsa.
Dampak dari polemik tidak berkesudahan ini sangat merugikan. Ruang digital dipenuhi caci maki, debat kusir, dan fitnah yang memecah belah masyarakat. Media massa dan aparat penegak hukum terpaksa menghabiskan waktu serta sumber daya berharga untuk melayani isu yang sebenarnya sudah usang dan tidak memiliki dasar hukum kuat.
Melalui surat pembaca ini, saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak, dewasa, dan kritis menyaring informasi. Mari kita sudahi polemik ijazah palsu ini. Sudah saatnya kita mengalihkan fokus energi bangsa untuk mengawal isu strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti ekonomi, kualitas pendidikan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial. Jangan biarkan masa depan bangsa terus tersandera narasi kebencian tidak berujung. Terima kasih.
Angelika
Ibu rumah tangga, Surabaya
