Surabaya, Bhirawa – Momen menarik terjadi usai Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (22/6/2026), ketika Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berjalan beriringan meninggalkan ruang sidang didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.
Saat awak media mencoba melakukan doorstop kepada Gubernur Khofifah terkait polemik pemadaman listrik bergilir oleh PLN di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya Raya, Malang, hingga Pasuruan, Khofifah justru mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Wakil Gubernur Emil Dardak.
“Langsung ke Mas Emil saja,” celetuk Khofifah sambil mendampingi Emil Dardak dihadapan awak media.
Menanggapi hal tersebut, Emil Dardak akhirnya memberikan penjelasan terkait dampak pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan dikeluhkan masyarakat, terutama pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Emil menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah, melainkan menjadi domain regulator dan penyedia layanan kelistrikan nasional.
“Itu di luar area Pemda. Kami punya kewenangan secara regulasi, jadi tidak bisa masuk pada teknis operasional kelistrikan,” ujar Emil Dardak.
Meski demikian, Pemprov Jatim tidak tinggal diam. Pria yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini menyebut pihaknya melalui dinas terkait, terutama Dinas Koperasi dan UKM, melakukan pemetaan terhadap sektor usaha yang terdampak akibat gangguan listrik tersebut.
“Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu yang kita lihat satu per satu,” jelasnya.
Pemprov Jatim juga telah berkoordinasi dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur untuk membahas dampak pemadaman, termasuk gangguan pada aktivitas ekonomi hingga lalu lintas di sejumlah titik.
Salah satu fokus pembahasan adalah perbaikan pola komunikasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih awal sebelum pemadaman dilakukan, sehingga bisa melakukan antisipasi.
“Yang sedang kita bahas adalah bagaimana pelanggan bisa diberi waktu untuk mengantisipasi sebelum terjadi pemadaman,” kata Emil.
Namun, Emil juga mengakui perlunya kehati-hatian dalam penyampaian informasi agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Menurutnya, PLN saat ini sedang mengupayakan komunikasi yang lebih presisi dan akurat agar pelanggan tidak hanya mengetahui gangguan setelah listrik padam terjadi.
“PLN berupaya memastikan informasi disampaikan secara tepat, tapi juga tidak menimbulkan reaksi berlebihan di masyarakat,” tambahnya.
Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan terus memantau hasil koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, dan instansi terkait sesuai arahan Gubernur Khofifah. Harapannya, ke depan masyarakat bisa mendapatkan notifikasi lebih awal sebelum pemadaman terjadi.
Sebelumnya, PLN UID Jawa Timur menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir terjadi akibat penurunan kapasitas suplai daya ke wilayah Jawa Timur yang turun di bawah lima persen, sehingga dilakukan penyesuaian distribusi listrik secara berkala. [geh.kt]
