Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid
DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Minimnya regenerasi petani di Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi masa depan ketahanan pangan nasional. Tanpa adanya langkah konkret untuk mencetak generasi baru yang militan dan berdaya saing, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, saat memberikan arahan dalam agenda Orientasi Pengurus Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) masa khidmat 2026–2031 di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Gerbang Tani merupakan badan otonom PKB yang fokus pada penguatan kesejahteraan sektor petani serta nelayan di Indonesia.
“Pertanian adalah profesi paling purba yang menghasilkan produk primer dan kebutuhan pokok masyarakat. Harusnya profesi ini ditempatkan di posisi tertinggi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil ini.
Namun, Gus Jazil menyayangkan realitas saat ini di mana petani masih kerap diposisikan terbelakang, bahkan banyak pelaku pertanian yang enggan mengaku sebagai petani karena krisis rasa bangga. Dia persoalan utama pertanian di Indonesia saat ini bukan sekadar ketersediaan lahan, melainkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta belum kuatnya mentalitas para petani.
“Kita perlu meruntuhkan mindset pasrah pada keadaan. Harus lahir petani-petani militan yang berani menuntut perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka, tanpa harus menunggu hadirnya ‘penjajah’ untuk membakar semangat tersebut,” tegasnya.
Selain masalah regenerasi dan SDM, Gus Jazil soroti lemahnya tata kelola rantai pasok pertanian, terutama kepastian offtaker (penyerap hasil panen) bagi produk-produk petani.
Ia menuding keberadaan mafia tata kelola menjadi penyebab utama lima komoditas vital—beras, tebu, garam, kedelai, dan jagung—tak kunjung mencapai swasembada.
“Saat ini telah banyak regulasi terkait petani dan nelayan namun implementasinya kerap berhenti di atas kertas, termasuk berbagai proyek klusterisasi ketahanan pangan yang belum optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua FPKB DPR ini mendorong DPN Gerbang Tani untuk merumuskan paradigma baru dalam pemberdayaan petani. Mengambil peran aktif dalam proyek ketahanan pangan, serta hadir menguasai tata kelola demi membela kepentingan petani.
“Kami berharap orientasi dan kerja Gerbang Tani ke depan mampu melahirkan petani-petani andalan yang menguasai ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir demi menjamin ketersediaan pangan sekaligus kesejahteraan petani Indonesia,” tutupnya. [ira.hel].
