Ceno Hersusetiokartiko
Kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membuat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jatim, Ceno Hersusetiokartiko prihatin.
Ia berharap alternatif pemidanaan termasuk kerja sosial dapat segera diterapkan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut.
“Aturan dan peraturan pelaksanaannya baru mau dibuat. Saat ini sedang digodok. Mudah-mudahan segera ditandatangani, terutama terkait potensi pengurangan hukuman melalui pidana kerja sosial,” ujar Kakanwil Ceno saat di Lapas Kelas IIB Tulungagung baru-baru ini.
Alternatif pemidanaan tanpa memenjarakan ini, menurut dia, dapat mengurangi beban hunian di Lapas. Terlebih KUHP baru semangatnya lebih ke restorative justise.
Pria yang relatif baru menjabat di Jatim ini selanjutnya mengatakan hampir seluruh Lapas di Jatim, bahkan di seluruh Indonesia, mengalami kelebihan warga binaan karena daya tampungnya yang terbatas. Tak terkecuali di Lapas Kelas IIB Tulungagung.
Ia pun terus berusaha melakukan pemerataan jumlah warga binaan di setiap Lapas untuk mengurangi kelebihan kapasitas. Caranya, dengan memindahkan warga binaan di Lapas yang over kapasitas ke Lapas yang masih cukup.
“Sebenarnya tidak cukup. Tapi kami berusaha untuk meratakan mereka (warga binaan) agar program pembinaan bisa diberikan. Kalau over kapasitas susah, ruangannya sempit, orangnya banyak sehingga tenaga yang mengajarkan dari instansi lain juga hanya beberapa orang,” paparnya.
Sebelumnya, Kakanwil Ceno mengungkapkan sebagai pejabat baru di Jatim akan melakukan pemetaan. Apalagi wilayah Jatim cukup luas.
“Strategi kami lebih kepada kepentingan masyarakat. Terutama dalam hal Undang- Undang KUHP baru. Di situ ada pidana kerja sosial dan pidana pengawasan,” terangnya. [wed.gat]
