Ketua Fraksi Gerindra, Nur Sa’idah SE
DPRD Gresik, Bhirawa. Pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), prakarsa Pemerintah Kabupaten Gresik. Mendapat sejumlah catatan kritis, dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar DPRD Gresik. Keduanya mengingatkan agar regulasi tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar bisa diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi, Ketua Fraksi Gerindra Nur Sa’idah SE menyoroti kesiapan implementasi tiga Ranperda. Yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Serta perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Kami pertanyakan kesiapan SDM, dan jaringan internet untuk digitalisasi desa, termasuk wilayah terpencil seperti Pulau Bawean. Fraksi ini juga meminta kejelasan kemampuan fiskal daerah, terkait kenaikan penghasilan tetap. Dan tunjangan purnatugas kepala desa, serta perangkat desa.”ujarnya.
Tak hanya itu, Gerindra mendesak kepastian regulasi teknis Pilkades. Agar tidak kembali terjadi penundaan, akibat kekosongan aturan operasional.
Pada Ranperda TJSLP, Gerindra menuntut transparansi penyaluran CSR perusahaan. Khususnya, di kawasan industri Manyar dan JIIPE. Pemerintah diminta menyiapkan peta jalan program, pengawasan yang kuat, serta membuka laporan realisasi TJSLP kepada masyarakat.
“Terkait PUG, Gerindra mempertanyakan kesiapan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Kompetensi auditor Inspektorat, serta efektivitas pengawasan anggaran responsif gender di setiap perangkat daerah.”ungkapnya.
Senada Ketua Fraksi Golkar Husnul Fiqhan, menekankan pentingnya profesionalisme aparatur desa. Transparansi pengelolaan Dana Desa, serta penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Golkar juga mendorong optimalisasi BUMDes, sebagai penggerak ekonomi desa. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital, dan pengawasan keuangan serta aset desa secara berkelanjutan.”jelasnya.
Selain itu, Golkar meminta regulasi memperhatikan karakteristik desa di kawasan industri. Pertanian, pesisir, maupun perkotaan agar kebijakan tidak diterapkan secara seragam.
“Prinsipnya, menyambut baik tiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Namun, menegaskan keberhasilan regulasi harus diukur dari efektivitas pelaksanaan. Transparansi pengawasan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik, bukan sekadar pengesahan di atas kertas.” tutupnya. [kim.hel].
