Pemkab Lamongan, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemkab Lamongan bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur melaunching kepesertaan 58.000 pekerja rentan penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Kamis (12/11/2026).
Program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial sekaligus rasa aman terhadap berbagai risiko sosial ekonomi yang mungkin dialami pekerja akibat aktivitas pekerjaan maupun hubungan kerja.
Sebanyak 58.000 pekerja rentan yang menjadi sasaran program terdiri dari 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Melalui program ini, para pekerja akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembayaran iuran untuk tiga hingga enam bulan pertama akan ditanggung melalui dana hibah cukai.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan. Menurutnya, pola kolaborasi yang dilakukan Lamongan dapat menjadi model untuk diterapkan di kabupaten lain.
Ia mengungkapkan, kolaborasi berbagai pihak di Lamongan berhasil mendorong capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) hingga 33,28 persen. Angka tersebut mendekati target tahun 2026 sebesar 34,35 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut. Bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen. Jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keberpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan, semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengimbau para pekerja penerima bantuan agar tetap melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah masa pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah daerah berakhir.
Menurutnya, dengan iuran yang relatif terjangkau, pekerja bisa memperoleh perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.
Di tempat yang sama, Kepala Disnaker Lamongan M. Zamroni menjelaskan, launching kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.
Menurutnya, pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang cukup tinggi, baik akibat karakteristik pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja. Karena itu, pemanfaatan DBHCHT menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja tersebut.
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau risiko kematian. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” ungkap Zamroni. [yit.hel]
