Kota Probolinggo, Bhirawa
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Sugiantono Kota Probolinggo, menyambut kunjungan Kedutaan Besar Australia yang diwakilkan Minister Counsellor Tata Kelola dan Pembangunan Manusia, Tim Stapleton, pada Kamis sore (6/2) di Balai Pertemuan Kecamatan Kanigaran, Jalan Slamet Riyadi.
Kedutaan Besar (Kedubes) Australia mengapresiasi langkah-langkah inklusi yang telah dilakukan di Probolinggo Raya. “Kolaborasi antara Australia dan Indonesia, khususnya dengan Probolinggo, didasari oleh komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas dan menjadikan daerah ini sebagai kota inklusif,” ujar Tim Stapleton yang fasih berbahasa Indonesia.
Kepala Bappeda Litbang Diah Sayekti, menegaskan bahwa Pemkot Probolinggo terus memperhatikan kesejahteraan kelompok disabilitas. “Pemkot telah berupaya memberikan kesetaraan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas dengan menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang ramah disabilitas,” ujarnya.
Beberapa langkah yang telah dilakukan Pemkot untuk mewujudkan kota inklusif antara lain penyediaan aksesibilitas ramah kelompok rentan, pembentukan unit layanan disabilitas, pembukaan pelatihan bagi kaum disabilitas, hingga penerapan pendidikan inklusif dengan kurikulum yang sesuai.
Adapun tujuan kunjungan ini untuk meninjau hasil kerja dan mendiskusikan kolaborasi Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program INKLUSI yang diimplementasikan oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) serta PPDiS (Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo). Selain itu, Program KIAT/GESIT, yang dikelola oleh Muslimat NU dan Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), juga ikut menjadi topik pembahasan dalam kaitannya dengan upaya pemerintah setempat dalam mewujudkan inklusi disabilitas.
Ke depan, Kota Probolinggo akan mengimplementasikan program inklusi di enam kelurahan sebagai percontohan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Moch Syamsudin, Wakil Direktur SIGAB Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. “Kunci utama keberhasilan pembangunan adalah keterlibatan disabilitas, pemerintah, dan instansi swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah,” ujarnya.
Senada dengan Syamsudin, Santoso, Manajer PPDiS, menambahkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang akan menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga dapat membawa perubahan signifikan bagi kebijakan pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wawan Sugiantono menegaskan bahwa pencapaian para penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka mampu beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. “Kekurangan bukan menjadi pembeda, tetapi justru menjadi semangat untuk membangun daerah bersama,” tutur Wawan.
Ia juga mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam memberikan data terkait kelompok disabilitas kepada pemerintah, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat menerima manfaat dari program pembangunan. [fir.wwn]