DPRD Jatim, Bhirawa – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur.
Namun, pemerintah diminta memastikan komitmen tersebut tidak berhenti sebagai janji di atas panggung, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan semangat Presiden Prabowo menghadirkan pendidikan gratis patut diapresiasi. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan.
“Semangat Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan gratis ini patut diapresiasi dan selaras dengan amanat Undang-Undang. Salah satunya mengamanatkan pendidikan kepada seluruh anak-anak di negeri ini,” katanya, Minggu (20/9/2026).
Namun, Puguh mengingatkan masih terdapat kesenjangan antara cita-cita pendidikan gratis dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
Bahkan, di sekolah negeri yang semestinya menjadi bagian dari layanan pendidikan publik, orang tua masih menghadapi berbagai pungutan dengan beragam alasan.
“Jangankan pendidikan swasta, pendidikan negeri pun hari ini masih bayar, dengan berbagai macam dalih yang dilakukan sekolah,” ujarnya.
Menurut Politikus PKS ini, sejumlah alasan yang kerap muncul antara lain keterbatasan fiskal, kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah, hingga keterbatasan anggaran untuk membayar guru honorer.
Persoalan tersebut pada akhirnya berpotensi membuat biaya pendidikan kembali dibebankan kepada siswa dan orang tua.
Karena itu, ia meminta jajaran Kementerian Pendidikan bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyiapkan langkah konkret agar gagasan pendidikan gratis benar-benar dapat diterapkan.
“Menurut saya, semangat Presiden Prabowo ini harus disambut antusias oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan seluruh pemangku kebijakan di ranah tersebut untuk diwujudkan,” tegasnya.
Puguh menekankan, komitmen politik mengenai pendidikan gratis harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas, termasuk memastikan sekolah memiliki pembiayaan yang memadai sehingga tidak perlu lagi membebankan kebutuhan operasional kepada peserta didik.
“Jadi, janji beliau di atas panggung itu harus diwujudkan dalam implementasi kehidupan nyata. Supaya memang pendidikan benar-benar gratis,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut akan memiliki dampak besar, khususnya di Jawa Timur yang memiliki sebaran satuan pendidikan sangat luas. Jika pendidikan negeri benar-benar bebas biaya, kebijakan itu dinilai dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan.
“Apalagi di Jatim dengan sebaran sekolah yang begitu luar biasa banyak sekali, tentu ketika pendidikan gratis benar-benar gratis ini menjadi jawaban atas keresahan dan permasalahan yang ada di bangsa kita,” pungkas Puguh.
Pernyataan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Presiden menyebut pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo. (geh.kt)