Direktur PT Sidogiri Fintech Utama, Luthfilah Habibi atau Gus Luthfilah, (kiri) dalam Talkshow BerkahNomics bertema Mengelola Ekonomi Pesantren Melalui Bisnis yang Profesional dan Berlandaskan Nilai Islami yang merupakan rangkaian acara Launching OPOP ke-8 2026 Disnas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Timur di Atrium Royal Plaza, Jumat (13/11). arya wiraraja/bhirawa.
Pemprov Jatim, Bhirawa. – Direktur PT Sidogiri Fintech Utama, Luthfilah Habibi atau Gus Luthfilah, menilai keberkahan sebuah usaha pesantren tidak cukup diukur dari kehalalan modalnya. Menurutnya, harta atau dana yang diperoleh melalui cara haram tidak dapat otomatis menjadi halal hanya karena kemudian diolah, didistribusikan, atau digunakan untuk kepentingan masyarakat muslim.
“Tidak mungkin barakah kalau sumbernya tidak halal. Bagaimana kalau sumbernya haram, tetapi caranya kita proses dengan yang halal? Tetap tidak bisa,” ujar Gus Luthfilah dalam Talkshow BerkahNomics bertema Mengelola Ekonomi Pesantren Melalui Bisnis yang Profesional dan Berlandaskan Nilai Islami di Atrium Royal Plaza, Jumat (13/11).
Ia menegaskan bahwa status haram tidak berubah hanya karena hasilnya nantinya disalurkan kepada masyarakat muslim. Karena itu, pondok pesantren perlu memastikan sumber modal, mekanisme usaha, hingga pengelolaan keuntungannya berada dalam koridor halal.
“Harta yang diperoleh dengan cara haram tidak bisa diselamatkan menjadi halal. Untuk barokah, modalnya harus halal,” ujarnya.
Menurut Gus Luthfilah, keberkahan usaha pesantren memiliki tiga penanda. Pertama, sumber dan jalannya halal. Kedua, nilai usahanya bertumbuh, berkembang, terukur, dan berkelanjutan. Ketiga, manfaatnya meluas bagi pesantren, santri, dan masyarakat sekitar.
“Ciri barokah itu bukan hanya halal, tetapi nilainya bertumbuh. Usahanya berkembang, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebut istilah mutakhir untuk kondisi tersebut adalah sustainability atau ketahanan usaha. Baginya, usaha pesantren yang benar-benar berkah bukan sekadar menghasilkan laba, melainkan mampu terus hidup, berkembang, dan memberi manfaat luas.
“Kalau Bapak-Ibu usahanya seperti itu, maka Bapak-Ibu harus bersyukur. Ciri-ciri keberkahan itu ada pada usaha yang Bapak-Ibu bangun,” katanya.
Dari sejumlah diskusi, analisis, dan literasi yang ia lakukan, Gus Luthfilah menyimpulkan setidaknya enam alasan mengapa banyak usaha pesantren belum “naik kelas”.
Masalah pertama adalah belum adanya pemisahan antara keuangan pesantren dan keuangan unit usaha. Dana pendidikan, operasional pondok, dan bisnis sering dicampur dalam satu arus kas.
Menurutnya, kondisi ini mungkin masih dapat berjalan pada generasi pendiri yang memiliki dana pribadi untuk membangun pesantren. Namun, ketika pesantren diwariskan atau dikelola bersama, pencampuran dana berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun syariah.
“Ketika generasi kedua, saya meninggal, anak saya berdiskusi, mungkin separuh kita bagi sebagai warisan, sebagian kita biarkan sebagai perjuangan ayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ketika aset pesantren diperlakukan sebagai milik bersama atau mendekati pengelolaan wakaf, pengelolaannya harus lebih hati-hati. Peminjaman dan penyalahgunaan harta pesantren tidak dapat dilakukan sembarangan.
“Ketika bapak-ibu langsung itijar malil makhad, maka harus untung. Karena itu, ketika membuat usaha, pisahkan dulu,” ujarnya.
Solusinya, pesantren perlu memisahkan dana untuk diputar menjadi entitas usaha milik pesantren. Entitas tersebut kemudian dapat beroperasi seperti bisnis pada umumnya, tetapi tetap dengan pengawasan dan tanggung jawab yang jelas.
Hambatan kedua adalah ketergantungan usaha pada satu figur, biasanya pengasuh atau kiai. Dalam banyak pesantren berskala kecil, satu orang mengurus pendidikan, pengajian, ibadah, hingga bisnis.
“Masih banyak di beberapa pondok pesantren yang tidak terlalu besar, khususnya yang semua bergantung pada Ustadz A. Kalau sudah beliau, sudah selesai,” ujarnya.
Gus Luthfilah menilai pola ini membuat keberlanjutan usaha rapuh. Ketika figur utama sakit, sibuk, atau wafat, operasional bisnis dan lembaga dapat terhenti karena belum ada sistem, pembagian peran, maupun regenerasi pengelola.
“Ketika beliau diberi sakit oleh Allah, bingung semuanya. Karena masih bergantung pada figur, belum ditata secara sistem,” ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah orientasi usaha yang masih terlalu fokus pada pasar internal pesantren. Produk atau jasa hanya dikonsumsi santri, ustadz, dan warga pondok, sehingga peluang ekspansi terbatas.
“Masih concern ke dalam. Itu pun masih banyak masalah internal. Jadi tidak jalan-jalan untuk expand,” ujarnya.
Padahal, ia menyebut program pemberdayaan ekonomi pesantren, termasuk melalui OPOP, telah menyediakan berbagai fasilitas. Salah satunya misi dagang yang tidak hanya menuju luar negeri, tetapi juga antarpulau.
“Programnya OPOP sudah banyak. Kita ada misi dagang, bukan hanya ke luar negeri, antarpulau. Dan itu menjadi fasilitas Bapak-Ibu untuk diikuti,” ujarnya.
Usaha pesantren yang ingin masuk ke pasar modern atau memperluas distribusi juga harus memperhatikan legalitas dan mutu produk. Gus Luthfilah menyebut sejumlah syarat minimum produk yang dapat masuk ke kanal modern, termasuk modern trade channel (MTC).
“Untuk produk yang boleh ada di Toko Basmalah atau modern channel, MTC istilahnya, harus minimal memiliki beberapa persyaratan,” ujarnya.
Syarat tersebut meliputi merek atau brand, keterangan diproduksi oleh, berat bersih, serta masa kedaluwarsa untuk produk makanan dan minuman. Untuk peredaran, minimal diperlukan izin PIRT, sementara izin BPOM dinilai lebih baik. Sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah, terutama untuk produk makanan dan minuman.
“Beberapa poin mutu ini menjadi persyaratan yang mesti Bapak-Ibu lalui kalau untuk expand keluar,” ujarnya.
Gus Luthfilah juga menyoroti rendahnya literasi digital di sejumlah pesantren. Ia menilai hal itu wajar mengingat fokus utama pesantren adalah pendidikan agama, tetapi keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup peluang.
“Kita kan belajarnya fiqih, Bapak-Ibu. Bukan belajar teknologi. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Yang penting Bapak-Ibu punya semangat untuk belajar,” ujarnya.
Ia mengambil pengalaman di perusahaan IT dan fintech yang ia amanahi. Menurutnya, programmer profesional di perusahaannya tidak semuanya berlatar belakang informatika; sebagian justru berasal dari jurusan tafsir hadis dan tahfiz.
“Yang bisa hitung-hitungan, satu tambah satu dua, empat dibagi dua dua, seperti itu. Yang bisa aritmatika dasar, insya Allah punya kualifikasi untuk memahami programming,” ujarnya.
Ia menawarkan Sidogiri siap berbagi pengalaman melalui bootcamp sekitar lima hari hingga satu minggu bagi santri. Kegiatannya, kata ia, dapat memadukan ibadah, makan, belajar, istirahat, ngoding, dan praktikum.
Hambatan terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia manajerial. Banyak pesantren belum memiliki pengelola yang memahami tata kelola, keuangan, risiko, legalitas, dan pengembangan bisnis.
Menurut Gus Luthfilah, kompetensi manajerial dapat dibangun sambil berjalan. Salah satu fondasinya adalah kejelasan kewenangan melalui surat keputusan atau SK.
“Bicara SDM manajerial, ini bisa dilalui sambil berjalan. Itu kan bicara tentang tasarruf. Kalau nggak boleh, nggak dilakukan. Itulah pentingnya SK,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa SK penting sebagai ijazatut tasarruf, yaitu kewenangan resmi bagi pengelola untuk mengurus keuangan dan aset pada entitas tempat ia ditugaskan.
Selain enam hambatan, Gus Luthfilah merumuskan lima pilar profesionalisme bisnis pesantren: tata kelola, akuntansi, mutu dan legalitas, manajemen risiko, serta digitalisasi.
“Tata kelola artinya bahwa bisnis itu berjalan sesuai aturan. Kemudian ada pencatatan. Itu yang mesti dibudayakan,” ujarnya.
Ia menegaskan budaya pencatatan harus dimulai dari hal sederhana: setiap uang keluar harus tercatat dan memiliki bukti. Alasannya, dana yang dikelola bukan semata-mata milik pribadi pengelola, melainkan milik pesantren yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kenapa kok demikian? Karena yang kita gunakan bukan uang untuk milik kita sendiri, adalah uang milik pondok pesantren yang mesti kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, bila budaya itu terbentuk, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi akan lebih mudah dilakukan.
Dalam pilar manajemen risiko, Gus Luthfilah menjelaskan bahwa risiko adalah sesuatu yang berpotensi menyimpangkan tujuan, tetapi belum tentu sudah terjadi. Jika sudah terjadi, menurutnya, itu baru disebut masalah.
“Risiko itu sesuatu yang menyimpangkan terhadap tujuan. Belum terjadi, Bapak-Ibu. Kalau sudah terjadi, namanya masalah,” ujarnya.
Ia menyatakan risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi melalui mitigasi. Strateginya dapat berupa menghindari risiko besar, menghadapi risiko kecil, atau mengurangi dampak melalui mekanisme seperti transfer risiko.
“Risiko itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa kita kurangi dengan cara dimitigasi,” ujarnya.
Gus Luthfilah menutup paparannya dengan kerangka empat kuadran yang mempertemukan dua variabel: nilai islami dan profesionalisme. Jika keduanya tinggi, usaha berada pada posisi terbaik, memiliki arah yang benar sekaligus cara kerja yang profesional.
“Nilai islami sebagai arah, profesionalisme sebagai cara,” ujarnya.
Sebaliknya, niat baik tanpa profesionalisme hanya menghasilkan usaha yang berjalan di tempat. Sementara profesionalisme tanpa nilai islami berisiko menjadikan bisnis hanya mengejar keuntungan dan kehilangan ruh.
“Kalau profesional saja, tetapi tidak punya nilai-nilai islami, hanya untung saja. Uangnya banyak, tetapi kehilangan ruh,” ujarnya.
Baginya, bisnis pesantren ideal harus memadukan tujuan yang benar, pengelolaan yang profesional, sumber dana yang halal, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan manfaat yang meluas. Data yang ia sampaikan juga menunjukkan potensi besar: sekitar 1.600 pesantren Jawa Timur telah bergabung dalam OPOP, sementara jumlah santri aktif tercatat mendekati 300 ribu, koperasi pesantren aktif sekitar 626 hingga 700, dan volume usaha kopontren mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Bahasanya bagaimana mesti kita tumbuhkan bisnis, lembaga bisnis pondok pesantren yang memiliki kemanfaatan yang banyak,” ujarnya.
Potensi itu, menurutnya, baru akan benar-benar menjadi berkah apabila pesantren tidak berhenti pada niat baik, tetapi membangun sistem usaha yang halal, profesional, dan berkelanjutan. [aya.hel].
