DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan alokasi anggaran Rp19 miliar yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Trenggalek akan difokuskan pada pembebasan lahan guna mempercepat penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela yang hingga kini masih menyisakan sejumlah ruas belum tersambung.
Menurut Emil, salah satu titik krusial yang masih menjadi “missing link” berada pada ruas Panggul-Munjungan-Perigi di Kabupaten Trenggalek.
Sementara, lanjut dia, konektivitas dari Pacitan menuju Panggul serta ruas Perigi menuju Popoh, Tulungagung, sudah terbangun, segmen tengah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Yang masih missing link itu dari Munjungan ke Perigi. Jadi Panggul-Munjungan-Perigi. Sebagian ruas dari Pacitan ke Panggul sudah ada, kemudian Perigi ke Popoh juga sudah tersambung. Yang belum adalah Panggul ke Munjungan dan Munjungan ke Perigi,” ujar Emil saat ditemui usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/6).
Emil mengungkapkan, upaya pembangunan jalur tersebut sebenarnya telah dirintis sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Trenggalek pada 2016.
Saat itu pemerintah daerah telah mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk trase jalan yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Namun dalam perjalanannya, terjadi perubahan perencanaan dari pemerintah pusat yang berdampak pada membengkaknya kebutuhan anggaran pembangunan ruas Munjungan-Perigi.
“Awalnya kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar. Setelah ada revisi dari pusat, biaya pembangunan segmen Munjungan-Perigi melonjak hingga mendekati Rp1 triliun,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Emil, membuat pemerintah daerah bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat itu melakukan berbagai koordinasi agar proyek tetap bisa berjalan. Salah satu hasilnya adalah keberhasilan memperoleh pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk pembangunan ruas Perigi-Popoh yang kini telah beroperasi dan menjadi bagian penting konektivitas Jalur Pantai Selatan Jawa Timur.
Meski demikian, ruas Panggul-Munjungan-Perigi hingga kini masih membutuhkan penyelesaian, terutama terkait status lahan dan kawasan hutan yang dilalui trase jalan.
Karena itu, Emil menegaskan anggaran Rp19 miliar yang dialokasikan saat ini lebih diarahkan untuk proses pembebasan lahan masyarakat sebagai tahapan awal sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan.
“Kalau porsi pemerintah daerah pastinya untuk pembebasan lahan. Karena untuk pengurusan kawasan hutan menggunakan anggaran operasional, bukan melalui anggaran khusus seperti itu,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Emil, Pemprov Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan trase final jalan, termasuk menentukan bagian mana yang masuk kawasan hutan dan mana yang merupakan lahan milik masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menunggu kepastian dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik ruas yang masih tersisa.
“Kita pastikan dulu trase final dari Kementerian PU. Kemudian kita lihat komitmen pendanaan fisiknya dari pusat seperti apa. Semua ini sedang dikoordinasikan secara intensif dengan Pak Bupati,” tegas Emil.
Penyelesaian ruas Panggul-Munjungan-Perigi dinilai sangat penting karena akan menjadi mata rantai terakhir yang menghubungkan jalur Pantai Selatan Jawa Timur secara lebih utuh, sekaligus membuka akses ekonomi, pariwisata, dan investasi di kawasan pesisir selatan Trenggalek.
Sementara , Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan efektivitas jangka panjang.
Menurut Khusnul, pembangunan Pansela sejatinya telah memiliki grand design yang tertuang dalam regulasi pemerintah pusat. Karena itu, seluruh pihak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pembangunan yang telah berjalan selama ini.
“Kalau bicara Pansela atau JLS, prinsipnya kami di Komisi D tentu mendorong percepatan penyelesaiannya. Karena ini merupakan proyek strategis yang sudah memiliki grand design dan target yang jelas. Yang perlu dievaluasi sekarang adalah sejauh mana progresnya dan apa saja kendala yang masih dihadapi,” ujarnya saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/6/2026).
Politisi asal Fraksi NasDem tersebut menilai percepatan pembangunan jalur selatan membutuhkan pendekatan yang lebih masif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, Pemprov Jatim hingga pemerintah kabupaten yang dilalui jalur Pansela.
Menurutnya, koordinasi lintas daerah menjadi penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penentuan trase atau jalur yang dinilai harus benar-benar efektif dan mempertimbangkan kondisi lapangan.
“Jangan sampai titik atau rute yang dipilih ternyata kurang efektif, padahal ada alternatif yang lebih baik. Ini harus dikaji matang agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal,” katanya.
Selain persoalan teknis, Khusnul juga menyoroti potensi konflik sosial yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan. Mulai dari persoalan harga ganti rugi hingga keberatan masyarakat terhadap jalur yang akan dibangun.
Karena itu, ia menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan komunikasi dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
“Pembebasan lahan ini selalu memiliki potensi konflik sosial. Bisa soal harga, bisa soal rute jalan yang melewati lahan warga. Maka pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan prosesnya berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tegasnya. [geh.gat]
