Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzan Fuadi.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Komisi A DPRD Jawa Timur mendorong kepala daerah lebih kreatif mencari solusi fiskal agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berujung pada terhambatnya pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dorongan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Komisi A menilai pemerintah daerah tidak seharusnya selalu menjadikan kebijakan pemerintah pusat sebagai alasan ketika terjadi keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzan Fuadi, menegaskan kepala daerah harus mampu mencari terobosan untuk menjaga hak-hak para PPPK yang telah menjalankan kewajibannya sebagai aparatur pemerintah.
“Jangan sampai para kepala daerah sedikit-sedikit menyerahkan kepada kebijakan nasional untuk melakukan efisiensi anggaran. Dampaknya berkurangnya TKD atau transfer ke daerah dari pemerintah pusat, sehingga hak PPPK maupun ASN tidak diterima,” tegas Fauzan.
Ia mengingatkan, PPPK merupakan aparatur yang telah diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika kewajiban sudah dijalankan oleh para PPPK, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak mereka.
“Mereka yang sudah bekerja dan menjalankan kewajibannya, lalu ada kewajiban pemerintah yang tidak ditunaikan. Itu yang bisa dibilang dholim,” ujarnya.
Karena itu, Fauzan meminta Pemprov Jatim tidak hanya menunggu kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Menurutnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi salah satu strategi agar ruang fiskal daerah lebih mandiri.
“Bagaimana PAD tidak tergantung kepada kebijakan nasional yang membuat ruang gerak terbatas,” ujarnya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil XII Bojonegoro-Tuban tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki strategi agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Termasuk kemampuan fiskal, pemerintah provinsi tidak tergantung dengan pemerintah pusat,” katanya.
Fauzan juga menyoroti kondisi sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur yang mulai menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Situasi tersebut, menurutnya, membuat banyak daerah harus bekerja ekstra keras menjaga kemampuan keuangannya.
Karena itu, Pemprov Jatim dinilai perlu melakukan mitigasi fiskal terhadap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui daerah mana yang memiliki kemampuan fiskal kuat dan daerah mana yang mulai membutuhkan intervensi.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ternyata banyak pemerintah daerah kalang kabut. Sehingga Pemprov Jatim perlu melakukan mitigasi terhadap fiskal di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur,” jelasnya.
Fauzan bahkan menyinggung munculnya kekhawatiran sejumlah daerah berpotensi mengalami gagal bayar. Namun, persoalannya, hingga kini belum ada peta yang jelas mengenai daerah mana yang benar-benar membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah pusat.
“Ramai banyak pemerintah daerah berpotensi gagal bayar. Tetapi tidak ada data dan peta pemerintah daerah mana saja yang membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat. Sehingga kita tidak mengerti dan berjalan meraba-raba,” kritiknya.
Menurut Fauzan, pemetaan fiskal yang komprehensif akan membuat Pemprov Jatim dapat mengambil langkah lebih cepat. Daerah yang memiliki persoalan fiskal dapat didampingi sebelum masalahnya berkembang menjadi krisis keuangan daerah.
“Kalau datanya ada, kabupaten atau kotanya mana, maka pemprov bisa melakukan pendampingan. Sehingga daerah tersebut menjadi diskresinya Kemendagri dan ada perhatian tersendiri,” pungkas Fauzan. (geh*)
