Bupati Kediri Hanindhito (baju batik) saat mendampingi Menko Bidang Pangan Zulhas memantau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10).
Pemkab Kediri, Bhirawa. – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menekankan pentingnya tertib perizinan dalam operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satunya memastikan setiap gerai memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Hal itu disampaikan Bupati Hanindhito saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10).
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi bagian penting karena KDKMP merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, berbagai persyaratan perizinan harus dipastikan terpenuhi.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Di Kabupaten Kediri, dari 344 desa/kelurahan, sebanyak 343 gerai KDKMP telah terbangun 100 persen. Sementara 78 gerai di antaranya telah beroperasi.
Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung pengembangan KDKMP, termasuk dalam pengadaan lahan untuk pembangunan gerai. Keberadaan koperasi tersebut ditegaskan bukan untuk bersaing dengan usaha milik masyarakat, melainkan menjadi infrastruktur resmi pemerintah dalam penyaluran barang subsidi.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata bupati.
Selain menjadi sarana penyaluran barang subsidi seperti elpiji 3 kilogram, pupuk, dan kebutuhan pokok, KDKMP juga diproyeksikan mendukung penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Koperasi tersebut nantinya juga akan terintegrasi dengan gerai perbankan serta akses permodalan usaha PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan dapat menekan potensi kebocoran dalam penyaluran barang subsidi pemerintah. Penyaluran bantuan juga diharapkan lebih tepat sasaran karena diterima langsung masyarakat yang berhak.
KDKMP, lanjut Zulkifli, selain menjadi infrastruktur penyaluran bansos seperti PKH dan barang subsidi, juga memiliki peran sebagai offtaker yang membeli hasil produksi masyarakat desa.
Ia mencontohkan gabah. Jika harga jual gabah masyarakat tidak mencapai Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi akan berperan sebagai pembeli.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” tandas Zulkifli. [van.nov.hel].
