Pemkab Kediri, Bhirawa. – Temuan banyaknya siswa SMP yang nekat mengendarai sepeda motor ke sekolah pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi perhatian serius Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Saat meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 2 Ngasem, Senin (13/7), bupati mendapati cukup banyak peserta didik baru yang datang menggunakan kendaraan bermotor meski belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Temuan ini diperoleh setelah Bupati Hanindhito berdialog langsung dengan para siswa di beberapa ruang kelas. Dari hasil tanya jawab, ternyata ditemukan pelajar yang setiap hari berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Kondisi itu dinilai berisiko karena selain melanggar aturan, sebagian besar siswa juga tidak menggunakan helm.
”Yang pertama penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan para siswa di bawah umur. Jadi mereka belum mempunyai SIM, jadi belum boleh membawa motor, tetapi sudah mengendarai motor ke sekolah dan tidak mengenakan helm,” ujarnya.
Menurut Bupati Hanindhito, persoalan ini tak bisa dibebankan kepada sekolah semata. Dibutuhkan keterlibatan orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah agar keselamatan anak menjadi perhatian bersama sejak dini.
Selain menyoroti disiplin berlalu lintas, Bupati Hanindhito memastikan tidak ada peserta didik yang terkendala mengikuti pendidikan akibat tidak mampu membeli seragam sekolah. Dalam dialog dengan siswa, ia menanyakan langsung kepemilikan seragam dan membuka ruang bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.
”Tadi saya tanya, kalau ada yang keberatan silakan mengajukan keberatan dan kita berikan gratis,” ucapnya.
Bupati Hanindhito menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak menginginkan ada anak usia PAUD hingga SMP yang putus sekolah atau terbebani karena biaya seragam. Begitu pula apabila ditemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan di lingkungan sekolah, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pemerintah daerah.
Bupati Hanindhito juga mengingatkan pentingnya membangun budaya sekolah yang aman sejak hari pertama MPLS. Ia mengajak seluruh peserta didik menghormati guru dan orang tua, menggunakan gawai secara bijak, rajin belajar, serta menjauhi segala bentuk perundungan.
”Stop untuk tidak melakukan bullying. Saya menjelaskan bullying itu tidak hanya fisik, tapi verbal itu juga bagian dari bullying,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap sektor pendidikan, lanjut Bupati Hanindhito, juga diwujudkan melalui penyediaan anggaran sekitar Rp30 miliar setiap tahun untuk program beasiswa. Menurutnya, pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
”Karena saya percaya sampai dengan hari ini bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan, paling cepat itu adalah dengan pendidikan,” kata Bupati Kediri.
Bupati Kediri mencontohkan lulusan SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri yang berasal dari keluarga petani, pedagang, hingga buruh bangunan mampu melanjutkan pendidikan ke sejumlah perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Negeri Surabaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin memastikan seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai ketentuan. Pihaknya akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi perploncoan, praktik perundungan, maupun pungutan dalam bentuk apa pun selama kegiatan berlangsung.
”MPLS yang ramah artinya tidak ada perploncoan, tidak ada bullying. Kemudian juga tidak boleh ada iuran apa pun terkait MPLS,” tegas Muhsin menegaskan. [van.nov.fen]
