Surabaya, Bhirawa – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur telah mencatat realisasi belanja negara sampai 31 Agustus 2026 mencapai Rp85,41 triliun terkontraksi 7,66 persen (yoy) dari Rp92,49 triliun pada periode sama tahun lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam dalam Media Briefing Triwulan III Tahun 2026, Rabu (16/9).
“Terkontraksi karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini lebih sedikit sehingga belanja juga terkontraksi,” terangnya, Kamis (17/9).
Adapun realisasi belanja negara didorong oleh belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp36,03 triliun dan TKD sebesar Rp49,37 triliun.
Belanja K/L yang tumbuh signifikan sebesar 24,08 persen (yoy) dan merupakan 65,59 persen dari pagu Rp54,94 triliun mencerminkan akselerasi pelaksanaan belanja untuk mendukung program prioritas dan mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur.
Saiful menambahkan percepatan realisasi belanja didorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat eksekusi belanja pada awal tahun anggaran termasuk terhadap program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat.
Belanja juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan. Percepatan tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan uang negara berputar optimal di sektor riil.
Secara detil, belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp21,24 triliun atau 73,24 persen dari pagu antara lain didorong oleh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru sejalan dengan penguatan formasi ASN, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Kemudian juga belanja barang sebesar Rp8,28 triliun atau 54,43 persen dari pagu antara lain digunakan untuk operasional badan layanan umum (BLU), operasional perkantoran, serta pemeliharaan peralatan, mesin, gedung dan bangunan.
Sementara itu, belanja K/L turut meliputi belanja modal sebesar Rp6,51 triliun atau 60,71 persen dari pagu yang didukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan dan irigasi, serta mendukung program prioritas pemerintah termasuk Sekolah Rakyat.
Untuk TKD yang terealisasi Rp49,37 triliun atau 75,73 persen dari total pagu telah memberikan dampak langsung terhadap layanan pendidikan antara lain bagi 10.775.906 siswa menerima BOS, 2.233.041 siswa PAUD menerima BOP, 178.552 siswa mengikuti program kesetaraan, dan 1.510.203 guru menerima tunjangan. [riq.gat]
