DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti komposisi belanja dalam APBD Jatim 2027 yang dinilai masih belum memberikan ruang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Pasalnya, belanja operasi mencapai Rp20,808 triliun atau sekitar 75,3 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya Rp1,680 triliun atau sekitar 6,1 persen.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Menurut Cahyo, dominasi belanja operasi harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Sebab, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah perlu memastikan anggaran lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“Dominasi belanja operasi sekitar 75,3 persen, dengan porsi belanja modal sekitar 6,1 persen, menuntut penajaman prioritas agar tersedia ruang yang memadai bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik,” tegasnya.
Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan secara rinci perhitungan belanja wajib, termasuk alokasi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengawasan, hingga pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah melakukan efisiensi belanja penunjang, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan yang lebih produktif, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
“Setiap proyek harus memiliki kesiapan dokumen teknis, lokasi, jadwal pengadaan, dan indikator manfaat. Persiapan pengadaan perlu dimulai lebih awal agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun,” ujar Cahyo.
Selain komposisi belanja, Gerindra turut mengkritisi proyeksi pendapatan daerah. Dalam postur akhir APBD 2027, pendapatan Jawa Timur direncanakan sebesar Rp26,546 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp17,687 triliun, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp8,831 triliun.
Cahyo menyebut kenaikan pendapatan dibandingkan Nota Keuangan terutama bersumber dari tambahan dana transfer. Sementara itu, target PAD justru mengalami koreksi turun.
Padahal, kontribusi PAD mencapai sekitar 66,6 persen dari total pendapatan daerah. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan tambahan transfer, tetapi juga memperkuat sumber penerimaan daerah melalui pemutakhiran data pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pelayanan, optimalisasi aset, serta pembenahan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
“Upaya tersebut harus menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha,” katanya.
Gerindra juga mengingatkan risiko pembiayaan APBD 2027 yang masih bergantung pada perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Sementara itu, defisit APBD 2027 ditetapkan sekitar Rp1,091 triliun dan ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama.
Menurut Cahyo, proyeksi SiLPA harus dihitung berdasarkan realisasi terkini dan kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan. Pemerintah juga perlu menyiapkan skenario penyesuaian apabila hasil audit menunjukkan angka berbeda dari proyeksi.
“Pemerintah Provinsi perlu menyiapkan langkah penyesuaian apabila hasil audit menunjukkan perbedaan dari proyeksi, dengan tetap melindungi pelayanan dasar dan program prioritas masyarakat,” tegasnya.
Di luar persoalan fiskal, Gerindra memberikan perhatian pada pemerataan transportasi publik. Fraksi ini meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan layanan Trans Jatim menjangkau seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebelum masa jabatannya berakhir pada 2028.
Gerindra bahkan mendorong tiga koridor baru menjadi prioritas pada 2027, yakni Pasuruan, Madiun Raya, dan Jombang–Mojokerto. Ketiga koridor tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran total Rp21 miliar.
Koridor Pasuruan ditargetkan diluncurkan April 2027, Madiun Raya pada Oktober 2027, serta Jombang–Mojokerto pada November 2027. Khusus Pasuruan, Gerindra meminta TAPD memperjelas hubungan antara alokasi Rp7,8 miliar yang telah disampaikan dengan kebutuhan Rp7 miliar untuk menjamin operasional hingga akhir tahun.
“Fraksi mengharapkan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam peta jalan yang menetapkan tahapan pengembangan, target peluncuran, dan kebutuhan anggaran setiap wilayah,” ungkap Cahyo.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disertai rekomendasi agar pelaksanaan anggaran lebih berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. [geh.kt]
