Kota Batu, Bhirawa – Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata (Disparta) membuka fasilitas dan pendampingan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di desa, dan usaha wisata se-Kota Batu. Hal ini menyusul diwajibkannya sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman.
Berkaitan dengan itu, para pelaku usaha makanan dan minuman bisa manfaatkan program gratis sertifikasi halal ini. Namun untuk bisa memanfaatkan program ini pelaku usaha ini harus warga asli Kota Batu yang dibuktikan dengan memiliki KTB Batu.
Kemudian usaha yang dijalankan telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana pemilik usaha ybs (pemohon sertifikasi halal) juga harus berdomisili di Kota Batu.
“Khusus pengajuan sertifikasi halal jenis UMKM makanan berbahan dasar daging yang diperbolehkan adalah jenis unggas dan ikan,” ujar Onny Ardianto, Kadisparta Kota Batu, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan dengan memanfaatkan program gratis ini diharapkan pelaku usaha kuliner di Kota Batu bisa meningkatkan daya saing pasar. Kemudian UMKM ybs juga bisa memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen.
“Dan yang tak kalah penting, UMKM yang telah mengantongi sertifikasi halal dapat memperluas akses pasar dan peluang pasar,” jelas Onny.
Sampai berita ini ditulis, hanya 15 pelaku UMKM kuliner di Kota Batu yang mendaftar program sertifikasi halal gratis. Padahal Disparta menyediakan kuota sebanyak 75 pengajuan yang bisa dimanfaatkan pelaku. Dan saat ini masa pendaftaran telah ditutup tertanggal 5 November kemarin.
Langkah pembuatan program gratis sertifikasi halal ini dilakukan Pemkot Batu dalam berupaya mempertahakankan eksistensi pelaku usaha di Kota Batu. Selain itu pemkot juga memperjuangkan agar pelaku usaha khususnya UMKM juga bisa naik kelas.
Tahun ini tercatat sebanyak 4.453 sertifikat halal sedang dalam proses di Kota Batu. Untuk sektor usaha yang lebih kompleks seperti kafe dan restoran, sertifikasi dilakukan melalui jalur reguler dengan dukungan Bank Indonesia. Dan untuk jalur ini Pemkot Batu bersama BPJPH telah menyiapkan 150 kuota gratis pada tahun 2025.
“Kita memberikan apresiasi atas kinerja BPJPH Jatim dalam mengoptimalisasi program Sehati melalui skema self declare (gratis) yang menjadi tulang punggung bagi pelaku usaha mikro,” jelas Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu
Ke depan, Pemkot Batu menargetkan perluasan bantuan hingga 600 kuota sertifikasi reguler melalui sinergi dengan Bank Jatim. Selain itu pemkot juga menambahkan pemanfaatan dana CSR perusahaan di Jawa Timur.
Selain itu, Pemkot Batu juga akan melakukan kurasi data pelaku usaha agar bantuan tepat sasaran. Karena pemkot mengutamakan bantuan ini bagi usaha yang telah siap secara operasional namun terkendala biaya.
Sebelumnya, dalam upaya mempercepat pertumbuhan usaha kecil, Pemkot Batu melajukan penguatan terhadap kolaborasi multi pihak dengan menggelar Scale Up Business. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas produk UMKM.
Dalam Scale Up Business, para pelaku UMKM diajak untuk menjawab tantangan digitalisasi, perubahan pola konsumsi, dan kapasitas manajerial. Dan hal ini menjadi sangat krusial karena Kota Batu memiliki potensi besar di sektor UMKM, industri kreatif, pertanian olahan, dan ekonomi wisata.
Scale Up Business menjadi harapan bagi usaha kecil untuk tumbuh menjadi besar, ide sederhana menjadi produk unggulan, dan kerja sunyi para pelaku usaha menjadi kekuatan ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini menjadi momentum percepatan naik kelasnya pelaku usaha. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi multi pihak dalam membangun UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing. [nas.kt]
