Anggota DPD RI, Dr Filep Wamafma, S.H., M.Hum dalam diskusi bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki posisi strategis dalam masa depan geopolitik, geoekonomi, pertahanan, diplomasi dan pengembangan teknologi antariksa Indonesia di kawasan Pasifik, Kamis (05/11/2026).
DPD RI Jakarta, Bhirawa. – Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki posisi strategis dalam masa depan geopolitik, geoekonomi, pertahanan, diplomasi dan pengembangan teknologi antariksa Indonesia di kawasan Pasifik.
Menurut Filep, Biak memiliki letak yang strategis di kawasan Pasifik, menjadi bagian sejarah dalam Perang Dunia II, serta kedekatannya dengan garis ekuator juga memiliki potensi penting bagi kepentingan nasional maupun kerja sama internasional.
“Biak merupakan salah satu pintu strategis Indonesia menuju masa depan geopolitik, ekonomi maritim, dan teknologi antariksa dunia. Maka masyarakat adat Biak juga berhak mendapat dampak positif dari posisi strategis tanah leluhurnya sendiri, untuk diperhatikan haknya dan turut berkembang perekonomian serta kebudayaannya,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Filep menjelaskan bahwa meningkatnya persaingan pengaruh Amerika Serikat, China, dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik perlu menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
Menurutnya, pengembangan fasilitas antariksa dan infrastruktur strategis di Biak harus mempertimbangkan kepentingan pertahanan, keamanan, diplomasi, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Adanya kerja sama internasional harus memperkuat kedaulatan Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan baru. Biak harus menjadi pusat kemajuan teknologi nasional, bukan sekadar tempat peluncuran satelit atau fasilitas strategis milik kepentingan asing,” ujarnya.
Filep menyambut baik peluang pengembangan bandar antariksa, teknologi satelit, pusat riset, industri digital, serta konektivitas maritim dan logistik internasional di Biak. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut harus memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Biak.
Hal itu diantaranya soal pentingnya kepastian hukum atas tanah adat, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, pembagian manfaat ekonomi, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Filep lantas mendorong agar pengembangan teknologi antariksa disertai program afirmasi pendidikan bagi generasi muda Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah memiliki pemilik adat, sejarah, nilai budaya, dan hak yang wajib dihormati. Maka pembangunan kepentingan nasional wajib memperhatikan hak masyarakat adatnya,” tegasnya lagi.
“Kalau Biak dibangun menjadi pusat antariksa, maka bisa saja anak-anak Biak dipersiapkan menjadi ilmuwan, astronom, insinyur, peneliti, bahkan astronot. Jangan sampai bandar antariksa berdiri megah, tetapi masyarakat setempat tetap menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan pendidikan,” katanya.
Selain itu, senator Papua Barat itu mendorong pemerintah pusat, BRIN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk menyusun Grand Design Biak sebagai Poros Maritim dan Teknologi Antariksa Pasifik 2045.
Rancangan tersebut harus mengintegrasikan pembangunan antariksa, ekonomi maritim, pertahanan, diplomasi, konektivitas internasional, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat adat.
Ia juga menekankan pentingnya kajian kelayakan yang komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan investasi dan kerja sama dengan negara lain.
Filep menekankan, DPD RI melalui fungsi representasi daerah dan pengawasannya berfokus memperkuat konsultasi dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan di Biak untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Lebih jauh, Filep mengingatkan bahwa masyarakat Biak memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat maritim yang membangun hubungan perdagangan, pelayaran, kebudayaan, dan interaksi antarpulau di kawasan Pasifik. Karena itu, pengembangan Biak harus menghormati peradaban masyarakat adat sekaligus membuka ruang bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
“Kita harus membangun masa depan Biak dengan memperkuat sejarah dan peradabannya. Kekuatan peradaban maritim masyarakat Biak harus menjadi fondasi pembangunan teknologi dan ekonomi masa depan,” ungkapnya.
“Biak boleh menjadi pusat perhatian dunia, tetapi masyarakat Biak harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan pembangunan itu sendiri. Jangan sampai Biak menjadi strategis bagi dunia, tetapi tidak membawa perubahan berarti bagi kehidupan orang Biak,” tegas Pace Jas Merah itu.
Ia menutup pernyataanya dengan menegaskan bahwa masa depan Biak harus dibangun atas tiga fondasi utama, yakni kedaulatan negara, kemajuan teknologi dan keadilan bagi masyarakat adat.
“Biak adalah masa depan Indonesia di Pasifik. Tetapi masa depan itu hanya bermakna apabila masyarakat adat Biak ikut memiliki, mengelola, dan menikmati hasil pembangunannya,” tutupnya. [ira.hel].
