Bojonegoro, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan di kawasan perkotaan.
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) penyusunan masterplan penanganan banjir perkotaan Bojonegoro yang digelar di Pendopo Kecamatan Kota Bojonegoro, Kamis (5/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan masterplan harus mampu menghasilkan solusi menyeluruh, bukan sekadar penanganan sementara terhadap titik-titik genangan.
Menurut Edi, perencanaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2026 dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui sejumlah program kegiatan fisik, paling lambat awal 2027. Harapannya, berbagai persoalan banjir di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro dapat diminimalkan, bahkan diupayakan tidak lagi terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan. Sebab, warga yang tinggal di kawasan rawan banjir memiliki pengalaman langsung mengenai lokasi genangan, kedalaman air, durasi genangan, hingga faktor penyebabnya saat musim penghujan.
Karena itu, melalui forum konsultasi masyarakat tersebut, peserta diminta memberikan masukan dan informasi berdasarkan kondisi nyata di lingkungan masing-masing. Data dari masyarakat nantinya menjadi bahan penyempurnaan kajian yang dilakukan tim DKPU ITS.
Dalam forum tersebut, muncul sejumlah alternatif usulan penanganan. Alternatif tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh tim penyusun masterplan dengan mempertimbangkan kondisi topografi, kapasitas saluran, arah aliran air, serta kemampuan saluran penerima. Dengan demikian, solusi yang dipilih nantinya tidak sekadar memindahkan genangan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Edi juga mengingatkan bahwa penanganan banjir perkotaan membutuhkan integrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Selama ini, berbagai kegiatan infrastruktur telah dilaksanakan oleh sejumlah instansi, termasuk bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Namun, seluruh program tersebut perlu disatukan dalam satu dokumen induk agar pelaksanaannya saling mendukung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, menyampaikan penyusunan masterplan dapat menjadi pijakan penting dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, dukungan kajian teknis, serta partisipasi masyarakat, penanganan banjir di kawasan perkotaan Bojonegoro diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah II (Asda II), BBWS, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Bappeda, BPBD, Dinas PKP dan Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas PUSDA Bojonegoro, Forkopimcam Bojonegoro, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Bojonegoro, perwakilan masyarakat, serta Tim Penyusun dari DKPU ITS. [bas.kt]
