Pemkab Madiun, Bhirawa. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Pemkab. Madiun bertujuan untuk mempelajari secara langsung keberhasilan Kabupaten Madiun dalam menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ), Rabu (4/11/2026)
Rombongan Pemkab Pesisir Selatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, SKM MKes., bersama jajaran kepala dinas dan OPD terkait, termasuk Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala PBJ. Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, Ssos MSi beserta jajaran pejabat Pemkab Madiun.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyampaikan bahwa dengan luas wilayah 1.010,86 km² dan populasi sekitar 739 ribu jiwa, Kabupaten Madiun membutuhkan infrastruktur yang memadai. Skema KPBU diterapkan sebagai solusi inovatif atas keterbatasan anggaran daerah.
“Proyek KPBU APJ ini menggunakan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT) dengan total nilai investasi sebesar Rp113,5 miliar. Proyek ini mencakup pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan 7.459 titik APJ selama masa kerja sama 10 tahun 9 bulan,” ujar Sigit Budiarto.
Sekda Kab. Madiun, menambahkan bahwa skema ini telah memberikan dampak nyata, seperti efisiensi tagihan listrik penerangan jalan, peningkatan penerimaan PBJT-TL, pertumbuhan UMKM baru, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin mengapresiasi keterbukaan Pemkab Madiun. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Pesisir Selatan saat ini tengah mencari pola efisiensi anggaran jangka panjang yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lampu penerangan jalan berbasis hemat energi (LED).
“Melalui studi tiru ini, kami ingin mempelajari mekanisme KPBU yang telah berhasil diterapkan di Madiun, baik dari aspek regulasi, koordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu, hingga penyamaan persepsi dengan DPRD,” ungkap Zainal Arifin. [dar.hel]
