Oleh: Zinedine Reza (Pilar Nusantara dan pengurus sekretariat Kaukus Parlemen Hijau Daerah)
PADA 7 Agustus 2026, dalam Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang diselenggarakan oleh PINUS Indonesia di Yogyakarta, Bhima Yudhistira menyampaikan analisisnya kepada anggota DPRD yang ingin mendorong kebijakan hijau di daerah melalui fungsi legislatif. Direktur CELIOS tersebut menjelaskan bahwa munculnya El Niño dalam sejarahnya di Indonesia merupakan sinyal hadirnya gejolak sosial politik.
Hubungan antara anomali iklim dan kerawanan sosial sejatinya memiliki pijakan ilmiah yang kuat.
Studi Solomon Hsiang, Kyle C Meng, dan Mark A Cane berjudul Civil Conflicts Are Associated with the Global Climate di jurnal Nature (2011) misalnya. Di negara tropis, risiko timbulnya konflik internal melonjak dua kali lipat saat El Niño tiba dibandingkan saat periode La Niña.
Penelitian tersebut mencatat El Niño berperan dalam satu dari lima konflik sipil secara global sejak 1950. Mengapa karhutla bisa memicu ketegangan sosial? Tentu kita tidak bisa melihat fenomena ini secara sempit. Suhu laut yang memanas di Pasifik tidak serta-merta membuat orang langsung turun ke jalan.
El Niño bekerja sebagai pengganda risiko (risk multiplier). Di Indonesia, ancaman paling nyata dari El Niño adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan panjang. Karhutla dapat menjadi pukulan ekonomi bagi masyarakat di daerah terdampak.
Kabut asap merusak kesehatan, melumpuhkan roda bisnis lokal, serta mematikan mata pencaharian petani dan pekerja kebun. Daya beli masyarakat bawah pun tergerus. Saat beban ekonomi warga makin berat dan ruang politik memanas, ketidakpuasan publik mudah
berubah menjadi gejolak sosial.
Kekeringan, karhutla serta lonjakan harga kebutuhan pokok kerap hadir berimpitan dengan momen gejolak sosial politik, seperti pada 1965 dan 1998.
Tiga faktor penambah risiko hari ini
Kondisi saat ini menuntut kita untuk ekstra waspada. Dampak buruk karhutla dan kekeringan bisa berlipat ganda karena tiga faktor utama
Pertama, kerentanan ekonomi warga daerah yang kian tinggi. Tekanan ekonomi karena situasi internasional dan inflasi membuat warga daerah terdampak tidak memiliki tabungan saat karhutla mematikan pekerjaan mereka.
Kedua, ruang anggaran pemerintah makin terbatas. Beban utang dan program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menguras APBN. Di saat yang sama, pemangkasan dana transfer pusat membuat APBD makin tidak lincah merespons krisis, mulai dari bencana Sumatra hingga karhutla.
Ketiga, cara kerja pemerintah yang masih reaktif. Kebijakan kita kerap baru bekerja setelah bencana karhutla menjadi tragedi mematikan.
Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kebijakan fiskal hijau perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Pemerintah perlu memperluas insentif ekologis hingga tingkat desa untuk mendukung perlindungan hutan dan kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
Lewat skema Ecological Fiscal Transfer (EFT), pemerintah membagikan insentif dana bagi daerah yang berhasil memenuhi indikator perlindungan hutan dan pencegahan karhutla.
Skema yang didorong Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) ini terbukti efektif dan telah diterapkan oleh 44 pemerintah daerah lewat skema provinsi (TAPE), kabupaten (TAKE) dan kota (ALAKE).
Manfaatnya nyata di lapangan. Di Siak, Riau, sekitar Rp 4 miliar dana TAKE dipakai desa-desa rawan untuk membeli motor pemantau, alat pemadam, gaji Masyarakat Peduli Api (MPA), dan penghijauan.
Di Bulungan, Kalimantan Utara, 26 desa mengalokasikan dana TAKE untuk operasional MPA dan pompa air. Sementara di Aceh, dana TAPE rutin dikucurkan khusus untuk penanganan bencana dan karhutla.
Sayangnya, keberhasilan daerah belum diikuti pemerintah pusat. Hingga kini, pusat belum juga menjalankan skema insentif nasional (TANE).
Pemerintah pusat jangan hanya jadi penonton. Sudah saatnya APBN mengadopsi skema insentif ekologi nasional agar pencegahan karhutla mendapat dukungan fiskal yang lebih besar dan berkelanjutan.
Apakah El Niño dan karhutla akan berubah menjadi krisis sosial-politik, sepenuhnya bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengubah strategi kebijakan. [aya.kt]
