Kota Batu, Bhirawa – Rapat koordinasi (rakor) dilakukan Pemerintah Kota Batu bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat (23/10/2026). Rakor yang dilaksanakan di Rupatama Balai Kota Among Tani, Kota Batu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Selain itu rekor juga membahas langkah anrisipasi potensi banjir bandang menjelang musim hujan 2026/2027.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Kristomei Sianturi, memaparkan bahwa berdasarkan data per 23 Oktober 2026 pukul 06.25 WIB, karhutla di Jawa Timur mencatat 261 titik panas. Adapun luas area yang terbakar mencapai 482 hektare, dan 223 hektare di antaranya masih belum padam.
“Adapun selama periode 16–23 Oktober, terdeteksi 4.345 titik panas di berbagai wilayah di Jawa Timur,” katanya, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa di area Gunung Arjuno–Welirang, luas kebakaran selama periode 16–23 Oktober mencapai 1.090 hektare. Dari angka tersebut sebanyak 16 hektare di antaranya masih belum padam.
Khusus di Kota Batu, area yang terbakar tercatat seluas 25 hektare. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 hektare masih dalam penanganan. Selain itu juga terdeteksi sebanyak 11 titik panas di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Kristomei mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang dapat memperluas karhutla. Karena hal ini bisa mengganggu perekonomian, pendidikan, serta kesehatan. Selain itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana bersama pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pihak swasta.
Ditambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono bahwa sepanjang 2026 kekeringan melanda 29 kabupaten/kota di Jatim. Di antara daerah tersebut karhutla terjadi di 26 kabupaten/kota.
“Ada sebanyak 184 kejadian karhutla di Jatim dengan luas lahan terdampak mencapai 11.449 hektare. Lima kawasan gunung terdampak meliputi Gunung Bromo, Arjuno, Semeru, Butak, dan Ijen,” ujar Adhy.
Ia menjelaskan dalam penanganan karhutla dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Di antaranya, operasi modifikasi cuaca, pemadaman manual, penggunaan drone waterspray, dan water bombing.
Dalam rakor, BNPB akan menginventarisasi kebutuhan daerah sebagai dasar penentuan dukungan pemerintah pusat. Dukungan ini juga akan diberikan TNI AD yang siap membantu, termasuk melalui penyediaan water tank.
Namun demikian langkah antisipasi juga harus dilakukan untuk menghadapi potensi banjir bandang menjelang musim hujan. Karena berdasarkan paparan BMKG memperkirakan sebanyak 74 zona sudah akan memasuki musim hujan pada November 2026.
Dan sebagai hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Kota Batu perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan sungai dan bendungan. Selain itu harus dilakukan pembersihan alur sungai dan drainase, kesiapan pompa, serta koordinasi BBWS Brantas dan BPBD kabupaten/kota. Hal ini harus didukung dengan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan titik kumpul warga di kawasan rawan
Dengan adanya rakor antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan daerah kota/kabupaten, Wali Kota Batu, Nurochman menyatakan Pemkot Batu siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan provinsi.
“Pemkot Batu akan melakukan koordinasi bersama BPBD, pengelola kawasan hutan, TNI, dan unsur terkait lain untuk melakaanakan arahan tersebut,” ujar Nurochmam. Iapun menyapaikan terima kasih atas kepercayaan untuk memberikan fasilitas tempat pelaksanaan rapat koordinasi. [nas.kt]
