Bondowoso, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiga koridor strategis, yakni Maesan-Grujugan, Wonosari-Tapen, serta Prajekan-Klabang.
Penyusunan dokumen ini bertujuan memperkuat penataan ruang, memberikan kepastian pemanfaatan lahan, dan mendorong investasi agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Proses penyusunan RDTR tersebut dibahas melalui kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) yang diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (22/10).
Kegiatan ini melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), organisasi perangkat daerah (OPD), camat di wilayah perencanaan, serta tim tenaga ahli penyusun dokumen.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Kabupaten Bondowoso, Dadan Kurniawan, mengatakan RDTR diperlukan sebagai pedoman untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai karakteristik dan potensi setiap wilayah.
“Penyusunan RDTR ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan di masing-masing wilayah dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan selaras dengan potensi daerah,” ujar Dadan.
Menurutnya, penataan ruang tidak hanya berfungsi mengatur penggunaan wilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan investor yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Bondowoso.
Dokumen RDTR tersebut direncanakan menjadi landasan operasional penataan ruang melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan diintegrasikan secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada wilayah yang RDTR-nya telah terintegrasi dengan OSS.
“Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan kepastian tata ruang secara lebih cepat dan transparan,”terangnya.
Pada hari pertama pembahasan, FGD difokuskan pada penyepakatan batas wilayah perencanaan, pengumpulan data mikro, serta penyelarasan indikasi program pembangunan lintas sektor antar-OPD.
Dijelaskannya, bahwa data yang dihimpun mencakup rencana pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pengelolaan persampahan, sektor pertanian, hingga pemetaan kawasan rawan bencana.
Keterlibatan OPD dan camat dinilai penting untuk memastikan dokumen perencanaan disusun berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Mereka diharapkan memberikan data terbaru mengenai karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan.
Sementara itu, konsultasi publik pada hari kedua diarahkan untuk menjaring berbagai isu strategis kewilayahan dan persoalan pembangunan berkelanjutan. “Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RDTR sebelum memasuki tahapan selanjutnya,”tandasnya.
Dukungan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang juga menjadi bagian dari upaya mempercepat penyusunan dokumen perencanaan tersebut.
Melalui penyusunan RDTR di koridor Maesan-Grujugan, Wonosari-Tapen, dan Prajekan-Klabang, Pemkab Bondowoso berharap arah pembangunan wilayah menjadi lebih jelas dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, penataan ruang ini diharapkan tetap memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan,”pungkasnya. [san.gat]
