Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna Tingkat I di Gedung DPRD Jatim, Rabu (26/8).
DPRD Jatim, Bhirawa. – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap krusial. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama DPRD Jatim mulai mengerucutkan arah kebijakan anggaran agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna Tingkat I di Gedung DPRD Jatim, Rabu (26/8) kemarin.
Dalam penyampaiannya, Khofifah mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang telah menyetujui pembahasan Raperda P-APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurut Khofifah, berbagai masukan, kritik, dan catatan dari sembilan fraksi DPRD Jatim menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
Ekonomi Jatim Tumbuh 5,84 Persen
Di tengah pembahasan anggaran, Khofifah menegaskan penyusunan P-APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makroekonomi Jawa Timur.
Pertumbuhan ekonomi Jatim pada Semester I 2026 tercatat 5,84 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,45 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi juga disertai perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat,” tegas Khofifah.
Perbaikan juga terlihat dari indikator kemiskinan. Tingkat kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 turun sebesar 0,24 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat 0,29 persen, jauh di bawah angka nasional sebesar 0,85 persen.
Dari sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei 2026 juga turun 0,13 persen menjadi 3,42 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,65 persen.
Pendapatan Naik Rp183,77 Miliar
Dalam struktur P-APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun atau meningkat Rp183,77 miliar.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp180,77 miliar.
Jatim juga memperoleh tambahan insentif/hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3 miliar atas keberhasilan menekan angka pengangguran.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan tetap sebesar Rp8,82 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah mendapat tambahan cukup signifikan, yakni Rp2,64 triliun. Tambahan tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Belanja modal salah satunya diarahkan untuk memperkuat infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi guna meningkatkan konektivitas sekaligus daya saing wilayah.
50 Ribu Siswa Dapat Bantuan Pendidikan
Kebijakan anggaran perubahan juga diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan.
Khofifah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi 50.000 siswa dari keluarga prasejahtera.
Pemprov Jatim juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah provinsi memprioritaskan pemerataan layanan kesehatan, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan.
Program Jatim Sehat dan Jatim Access Hospital disiapkan untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat prasejahtera yang belum masuk cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
UMKM Didorong dengan Kredit Bunga 3 Persen
Pemprov Jatim juga menempatkan penguatan UMKM sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan anggaran.
Melalui skema Kredit Sejahtera (Prokesra) bekerja sama dengan BPR Jatim, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah 3 persen dan plafon hingga Rp50 juta.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat permodalan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain membahas anggaran, rapat paripurna juga diwarnai pesan solidaritas terhadap daerah lain yang tengah menghadapi bencana alam, termasuk gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Doa bersama dan dukungan bantuan kemanusiaan turut digalang sebagai bentuk gotong royong antardaerah.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pembahasan P-APBD Jatim 2026 kini memasuki tahapan penting. Tantangannya bukan hanya memastikan postur anggaran seimbang, tetapi juga memastikan tambahan belanja benar-benar menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Eksekutif dan legislatif Jatim pun berkomitmen mengawal setiap rupiah dalam P-APBD 2026 agar tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, melainkan berubah menjadi program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [geh*]
