ADA pekerjaan, tapi tidak ada rasa aman. Itulah paradoks ketenagakerjaan yang sedang menggerogoti sendi-sendi ekonomi Indonesia hari ini. Statistik angka pengangguran saja tak cukup menjelaskan kondisi ketika seseorang tercatat bekerja, namun hidupnya tetap penuh ketidakpastian, penghasilan ada hari ini, tetapi kepastian untuk bulan depan belum tentu ada.
Fenomena ini, economic security atau keamanan ekonomi, menjadi kunci untuk memahami kerentanan yang jauh lebih luas daripada sekadar angka-angka lapangan kerja.
Asadur Rahman Muhammad, Pengusaha Muda yang kini menempuh pendidikan S2 Wawasan Pertahanan Nasional (Wasantanas) Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (UB) menjelaskan, ada tiga gejala yang berjalan bersama. Yaitu, gelombang PHK di sektor formal, dominasi pekerjaan informal dan gig economy, serta semakin rapuhnya kelas menengah.
“Orang bisa sangat sibuk bekerja, tetapi tetap tidak merasa aman. Pendapatannya ada hari ini, sementara kepastian untuk bulan depan belum tentu ada,” ujar Asadur Rahman yang akrab dipanggil Cliff Mubarak, Senin (30/8/2026) pagi.
Pekerjaan informal dan platform ekonomi memang membuka peluang baru. Ojek daring, kurir, pekerja lepas, pedagang digital, dan aplikasi jasa lainnya telah menjadi bagian penting dari ekonomi kita, namun fleksibilitas yang ditawarkan sering berujung pada precarious employment, pekerjaan tersedia, tetapi kepastiannya terbatas. Dalam kondisi seperti ini, satu badai permintaan atau satu kebijakan perusahaan dapat meruntuhkan penghidupan banyak rumah tangga.
Sementara itu, gelombang PHK di sektor formal tidak bisa dibaca sekadar sebagai naik-turun angka. Bagi keluarga yang bergantung pada satu pemasukan tetap, pemutusan kerja berarti lebih dari hilangnya gaji, itu adalah hilangnya rasa aman dan kepercayaan diri. Dampaknya berantai, konsumsi menurun, pembayaran pajak berkurang, dan tekanan psikososial meningkat.
Menariknya, Cliff menyorot bahwa kelompok yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi kelas menengah justru tengah menjadi kelompok yang paling rentan. Secara sosial, banyak keluarga kelas menengah tampak mapan, rumah, kendaraan, dan pendidikan anak tampak terpenuhi.
Namun secara finansial, sebagian besar hanya berjarak beberapa bulan dari krisis jika sumber pendapatan utama putus. Dalam kajian sosial-ekonomi, potensi turun kelas (downward mobility) ini menandakan risiko sistemik yang bisa meluas.
Ketika kerja keras, pendidikan, dan produktivitas tidak lagi menjamin kehidupan yang lebih baik, masalah itu berubah menjadi persoalan sosial. Konsep relative deprivation menjelaskan bagaimana rasa ketidakadilan tumbuh bukan sekadar karena kemiskinan, melainkan karena melihat jarak kesempatan dan kesejahteraan yang melebar di antara kelompok masyarakat.
Di sinilah letak bahayanya, mantan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengatakan, ketika rasa percaya terhadap sistem dan negara terkikis, dampaknya melampaui ekonomi, membawa implikasi sosial-politik yang serius.
Keamanan ekonomi tak bisa dipisahkan dari ketahanan nasional. Masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan lebih rentan terhadap frustrasi sosial, kecemburuan, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara.
Jadi, apa yang harus diubah dari paradigma pembangunan saat ini? Pertama, fokus tidak boleh berhenti pada jumlah pekerjaan semata (job creation). Yang krusial adalah kualitas pekerjaan, produktif, layak, terlindungi, dan berkelanjutan.
Kedua, sistem jaminan sosial harus disesuaikan agar menjangkau pekerja informal dan pelaku ekonomi platform dengan mekanisme yang fleksibel namun memadai. Ketiga, industri dan UMKM harus diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk “naik kelas” mencipta pekerjaan stabil yang memperluas basis kelas menengah.
Ukuran keberhasilan pembangunan akhirnyapun sederhana dan manusiawi, apakah pekerjaan yang tersedia memberi rasa aman? Apakah penghasilan cukup untuk hidup layak?
Apakah generasi berikutnya masih memiliki peluang hidup lebih baik daripada generasi hari ini? Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu makin sulit diucapkan dengan optimisme, maka persoalannya sudah melampaui ekonomi biasa. Ia menyentuh ranah keadilan sosial, kepercayaan publik, dan pada ujungnya, ketahanan kebangsaan.
Indonesia perlu meredefinisi sukses ekonomi dari sekadar angka lapangan kerja menjadi keamanan ekonomi bagi warganya. Tanpa itu, pekerjaan yang banyak sekalipun hanya menjadi ilusi stabilitas, sementara fondasi sosial dan politik negara semakin retak. [aya.kt]
