Tulungagung, Bhirawa. – Sejumlah penyandang disabilitas prasejahtera di Tulungagung masih menunggu perubahan data desil yang sebelumnya menempatkan mereka masuk dalam Desil 6-10 sebagai kelompok masyarakat dengan taraf ekonomi menengah atas. Akibatnya, mereka sampai saat ini tidak mendapat bantuan sosial (bansos) lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Persatuan Cacat Tubuh Indonesia (Percatu) Tulungagung, Didik Prayitno, Selasa (25/8), mengungkapkan saat ini ada sekitar 25 orang anggotanya yang menunggu proses perubahan Desil itu. “Sampai sekarang kami masih menunggu. Belum ada perubahan,” ujarnya.
Menurut dia, penyandang disabilitas yang terdata masuk Desil 6-10 sudah melapor ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung. Selain juga telah mengurus di kantor desa atau kelurahan masing-masing. “Tetapi sampai saat ini belum ada hasil,” tandasnya.
Didik Prayitno prihatin dengan kondisi sebagian anggotanya yang tidak lagi mendapat bansos. Padahal mereka kenyataannya masuk kelompok masyarakat prasejahtera. “Bahkan untuk mengurus ke kantor desa saja, ada yang takut. Karena itu, kami kemudian memberikan surat rekomendasi ketika mengurus di kantor desa itu,” paparnya.
Didik Prayitno berharap segera ada perubahan Desil bagi para penyandang disabilitas. Terlebih, tidak hanya anggota Percatu saja yang mengalami kenaikan Desil dan berakibat tidak mendapat bansos lagi, tetapi juga para penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas lainnya.
“Jadi banyak penyandang disabilitas prasejahtera yang Desilnya 6-10. Tidak hanya Percatu, tetapi juga yang di organisasi lainnya. Pendamping kecamatan seharusnya turun ke lapangan untuk melakukan pendataan,” terangnya.
Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Tulungagung, Efif Sakti Wibowo, mengakui jika ada laporan dari para penyandang disabilitas terkait Desil mereka yang terdata tinggi. “Ini mungkin karena sistem Desil masih awal. Masih ada dinamika di sistemnya,” katanya.
Ia menyebut Dinsos Kabupaten Tulungagung sudah membantu para penyandang disabilitas untuk mengubah Desilnya. Termasuk memantau pengurusan perubahan Desil di kantor desa atau kelurahan. “Kami pun sudah meminta para penyandang disabilitas untuk mengecek Desillnya masing-masing. Kalau memang tidak sesuai dengan keadaan mereka untuk segera menghubungi Dinsos,” paparnya.
Selanjutnya, ia mengakui jika sampai saat ini belum ada hasil dari pengurusan perubahan Desil yang dilakukan para penyandang disabilitas. “Mengubah desil itu butuh waktu. Tidak bisa membalikkan tangan. Ada proses di dalamnya dan BPS yang melakukan perubahan Desil,” paparnya lagi.
Sedang untuk bansos yang dihentikan, Efif menyebut Dinsos Kabupaten Tulungagung berupaya memaksimalkan potensi yang ada di Tulungagung. “Kalau memang kenyataannya mereka membutuhkan bansos, kami akan maksimalkan bantuan dari Baznas,” pungkasnya.[wed.ca]
