Gresik, Bhirawa — Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen pada Semester I 2026 dinilai sebagai capaian yang positif. Namun, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada angka makro semata. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh pertumbuhan tersebut mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lia mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu menjaga tren positif pembangunan melalui kerja yang terkoordinasi serta strategi yang menyasar kebutuhan masyarakat.
“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kerja-kerja yang terkoordinir dengan baik. Strategi-strategi yang berjalan dengan baik, sehingga program-program itu bisa menyasar pada kebutuhan masyarakat. Tidak heran kalau pertumbuhan ekonomi baik, penurunan pengangguran juga signifikan. Itu tentu berkat kerja keras semuanya,” ujar Lia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Jawa Timur pada Semester I 2026 tumbuh 5,84 persen, sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,72 persen secara tahunan dan 2,85 persen secara triwulanan.
Perbaikan juga terlihat di pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei 2026 tercatat 3,42 persen, turun dari 3,55 persen pada Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja mencapai 24,46 juta orang, dengan proporsi pekerja formal sebesar 36,18 persen.
Tren positif ini harus menjadi momentum untuk memperluas manfaat pembangunan.
“Yang penting adalah bagaimana program-program bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Termasuk bagaimana kita melihat persoalan pengangguran, serta bagaimana tersedia akses lapangan pekerjaan yang memadai, terutama bagi tenaga kerja,” katanya.
Penurunan angka pengangguran saja belum cukup. Pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan yang tersedia memiliki kualitas, memberikan ruang peningkatan kompetensi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Harapannya, tentu tenaga kerja kita bisa lebih sejahtera. Pemerintah perlu terus membuka ruang dan akses seluas-luasnya bagi para tenaga kerja,” ujar Lia.
SDM Jadi Kunci
Lia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan beradaptasi. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Di sisi lain, struktur ketenagakerjaan Jatim masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Februari 2026, sektor tersebut menyerap 31,76 persen dari total penduduk bekerja. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterampilan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang, sementara pemerintah perlu memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peluang usaha.
Lia menilai capaian pembangunan Jatim tetap harus dikawal melalui tata kelola dan pengawasan yang kuat. Program pemerintah harus diuji bukan hanya berdasarkan capaian angka, melainkan juga dampak yang dirasakan masyarakat.
Momentum kemerdekaan pun dinilai tepat untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan. Jawa Timur tidak cukup hanya tumbuh tinggi, masyarakatnya juga harus memiliki kesempatan yang semakin besar untuk tumbuh bersama. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, peningkatan kualitas SDM, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih kuat, serta akses pekerjaan yang semakin luas, pembangunan Jatim diharapkan tidak berhenti menjadi statistik, tetapi benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat. [kim.kt]
